Page 55 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

• Pasal 7 menyatakan bahwa: pertama, Pimpinan MPRS dan
DPR-GR masing-masing terdiri atas 1 orang ketua dan 4
orang memangku jabatan sebagai wakil ketua yang berasal
dari unsur kesatuan pimpinan. Kedua, Ketua dan para wakil
baik di MPRS dan juga di DPR-GR hasru dipilih oleh dan dari
anggota lembaga yang bersangkutan dalam sebuah rapat
Paripurna dari masing-masing bada yang bersangkutan.
• Pasal 8 ayat dua, lebih banyak berbicara mengenai
representasi dari wakil-wakil tersebut, dimana alokasinya
adalah 3 orang dari golongan politik, sedangkan dua lagi
dari Golongan Karya. Namun pada prakteknya justru dari
golongan politik hanya diisi oleh 2 orang sedangkan dari
Golongan Karya ada 3 orang. Dimana pimpinan DPR
tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dijabat olhe:
1. Golongan Politik
• H. Achmad Syaikhu diangkat menjadi ketua dimana beliau
merupakan wakil dari golongan Islam (afiliasinya dari NU)
• Moh. Isnaeni menjabat sebagai wakil ketua.
2. Golongan Karya
• Brigjend. dr. Syarif Thayeb yang merupakan perwakilan
dari ABRI.
• Drs. B. Mang Reng Tsay yang merupakan pewakilan dari
pihak Katolik.
• Sulistio,S.H perwakilan dari Golongan Karya
Pasal 8 ayat dua, Pembangunan.
lebih banyak • Kemudian sambungannya adalah pasal 9 dimana
berbicara didalamnya membahas mengenai sumpah yang harus
mengenai dilakukan oleh mereka yang menjabat sebagai anggota
representasi DPR-GR dan MPRS. Sebenarnya hal ini merupakan
dari wakil-wakil sebuah kelaziman yang sering terjadi di negara-negara
tersebut, dimana modern dimana aparat sipilnya dalam lembaga-lembaga
alokasinya adalah tertentu harus melewati sumpah jabatan. Pelaksanaan
3 orang dari sumpah ini nantinya akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah

golongan politik, Agung yang juga disaksikan oleh para anggota DPR yang
sedangkan dua lainnya karena sumpah jabatan ketua ini dilaksanakan
lagi dari Golongan dalam sebuah rapat paripurna terbuka.
Karya. • Selanjutnya dalam pasal 11 berisi mengenai pengesahan
dari ketua dari DPR-GR yang telah diambil sebelumnya
sumpahnya (Sekretraiat DPR-GR, 1984: 384-385).

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 47
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 47 11/21/19 20:56