Page 56 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Selain dari struktur mengenai jumlah pimpinan dari DPR, tugas
dan kewajiban dari pimpinan DPR-GR ini juga harus diperhatikan.
Hal-hal yang berkaitan dengan aturan mengenai tugas dan kewajiban
ini telah pula diatur dalam pasal-pasal 7, 8, dan 9 dalam Peraturan
Tata Tertib DPR-GR (Keputusan DRP-GR No. 10/DPR-GR III 67-68).
Tetapi mengingat situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia sedang
berada situasi yang kurang baik, maka berpengaruh pula pada tugas
dan kewajiban yang diemban oleh DPR, terutama hasil penunjukkan
setelah peristiwa tahun 1965 perlu diadakan sebuah pembaruan
dalam hal tersebut. Namun demikian hal ini bukanlah sebuah perkara
...DPR menempuh
cara musyawarah yang mudah, dimana DPR nantinya juga menemui beberapa kesulitan
termasuk beberapa bentuk protes dari beberapa fraksi partai. Beberapa
dengan fraksi partai tersebut merasa bahwa sususunan pimpinan DPR diatas
mempertemukan masih memakai skema lama warisan Orde Lama yang sebenarnya

para anggota dari sudah tidak berlaku lagi.
beberapa fraksi yang Selain itu masalah lain muncul dimana adanya pengunduran
keberatan... diri dari salah satu wakil ketua DPR terpilih dari fraksi ABRI yaitu
Laksda Mursalim, sebelum digantikan oleh Sulistio. SH. Laksda
Mursalim sebenarnya merupakan salah satu wakil dari fraksi ABRI yang
terpilih bersama Brigjend. dr. Syarif Thayeb menduduki kursi sebagai
wakil ketua DPR-RI tahun periode 1967-1971, hanya saja disaat yang
bersamaan dia juga ditunjuk sebagai Menteri Urusan Tenaga Kerja pada
Kabinet Pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Masalahnya adalah
terletak pada tatacara pemilihan wakil yang baru yang mengacu pada
perotes yang dilakukan oleh beberapa fraksi partai sebelumnya. hal
ini didasari karena ada beberapa partai yang sejatinya merasa berhak
untuk menempatkan wakilnya pula dalam struktur pimpinan DPR ini
seperti PSII, IPKI, dan Partai Muslimin.
Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ini, DPR menempuh cara
musyawarah dengan mempertemukan para anggota dari beberapa fraksi
yang keberatan dengan masalah ini. dalam rapat tersebut ada beberapa
usulan yang menjadi materi pokok terkait dengan masalah ini, yaitu:
• Posisi yang kosong dalam jabatan tersebut harus diisi
terlebih dahulu oleh calon dari Karya Pembangunan.
• Akan dibentuk sebuah panitia yang khusus mengurusi
masalah tata-tertib di DPR
• Surat dari Laksda Mursalim akan kembali dibacakan dalam
rapat, dengan tambaha bahwa Fraksi PSII dan Fraksi IPKI
mengusulkan agar isinya juga dibahas dalam rapat pleno.

dpr.go.id 48

Bab II.indd 48 11/21/19 20:56