Page 54 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

d. Anggota DPR yang berasal dari PNS dan ABRI yang gajinya
terdapat selisih lebih kecil dengan anggota DPR biasa
akan dibayarkan selisih dan tunjangan lainnya agar sama
dengan anggota DPR lainnya.

2.4. Struktur Pimpinan Dalam DPR-GR

Tahun 1967-1971
Dalam peta kekuatan politik diatas, secaranya nyata PKI
telah dipastikan tersingkir dari panggung perpolitikan Indonesia.
Indikasi kuat mengarahkan mereka (PKI) sebagai “biang-keladi” dari
peristiwa 1965. Selain itu hampir setiap anggota partai dan pihak yang
berafiliasi dengannya mulai diburu oleh ABRI ketika itu. Termasuk juga
dilingkungan DPR, dimana mereka yang terlibat dan merupakan bagian
Pimpinan DPR
dan pihak- dari partai tersebut dicopot dari jabatannya, termasuk semua hak-hak
yang diterimanya sebagai wakil rakyat. Pimpinan DPR dan pihak-
pihak lain yang pihak lain yang terlibat, terutama kepartaian berusaha untuk kembali
terlibat, terutama mengisi kekuatan DPR yang cukup banyak kehilangan anggotanya,
kepartaian sehingga jumlahnya menjadi cukup timpang. Pada bagian sebelumnya
berusaha untuk telah dijelaskan unsur-unsur politik apa saja yang kemudian menjadi
kembali mengisi pembentuk baru dalam tubuh parlemen di Indonesia pasca tahun 1965.

kekuatan DPR Jumlah anggota DPR yang disepakati pada periode pasca 1965 juga terus
yang cukup bertambah seiring dengan revisi dan reposisi yang ideal untuk masalah
banyak kehilangan jumlah ini. Kesepakatan akhir yang didapatkan mengenai jumlah anggota
anggotanya, DPR ini kemudian adalah berjumlah 414 dengan berbagai unsur yang
sehingga yang terdiri dari golongan nasionalis, Islam, dan juga ABRI yang muncul
jumlahnya menjadi menjadi kekuatan politik yang dominan pasca peristiwa tahun 1965.
cukup timpang. Setelah didapati jumlah yang ideal dari parlemen itu sendiri maka
masalah lain yang menyeruak adalah mengenai masalah struktur, siapa
saja yang berhak menjadi pimpinan lembaga legislatif dan bagaimana
struktur pembagian fraksi yang ada. Pada masa ini Partai NU kembali
mendapatkan posisi yang kuat pasca 1965 disamping ABRI. Oleh sebab
itu cukup jelas maka pasca tahun 1965 mereka cukup banyak perwakilan
di DPR bahkan jumlahnya cukup signifikan jika digabungkan dengan
partai-partai lain seperti Partai Muslimin dan PSII. Untuk itulah pada
masa ini, tampuk pimpinan DPR-RI dipegang oleh orang NU.
Dalam kaitan ini, aturan DPR mengatur mengenai masalah
pimpinan yang termaktib dalam pasal 7, pasal 8 ayat 2, pasal 9 ayat 1
dan pasal 11, dimana isinya yaitu:

dpr.go.id 46

Bab II.indd 46 11/21/19 20:56