Page 51 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

• Melakukan pengawasan atas segala tindakan pemerintah
sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya
BAB VII.
2. Terkait dengan pelaksanaan hal-hal tersebut dalam pasal 1
ayat 1 diatas juga diatur dalam BAB IV, BAB VIII, dan BAB IX
dalam peraturan tata tertib ini.

Disamping kedudukan dan fungsi diatas, DPR-GR juga memiliki
beberapa hak terkait dengan wewenangnya sebagai lembaga tinggi
negara. Hak-hak tersebut juga sebenarnya masih sama dengan hak-
hak sebelumnya yang umumnya dimiliki oleh DPR misalnya hak
kekebalan yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang No. 10/1966
selain itu DPR juga masih memiliki Forum Privilegiatum dimana mereka
sebagai anggota DPR memiliki prosedur khusus dalam penangkapa,
penahanan, dan hal-hal terkait masalah perkara hukum. Selain itu
sebenarnya seorang anggota DPR juga memiliki hak-hak khusus lain
yang membedakan mereka dengan lembaga tinggi yang lainnya.
sejatinya hak-hak ini diberikan kepada mereka agar mereka leluasa

Jika produk- dalam bertugas dan tidak mudah diintervensi oleh lembaga atau pihak
produk Undang- lainnya yang ingin memanipulasi lembaga ini. hal ini tentu saja penting
undang yang mengingat peran krusial dari DPR tidak bisa kita kesampingkan begitu
dikeluarkan oleh saja. Jika produk-produk Undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR
dengan mudah bisa diintervensi maka tentu saja dalam kaitan ini hanya
DPR dengan mudah akan menguntungkan golongan tertentu saja.
bisa diintervensi Disamping itu sebenarnya kedudukan dan tugas dari DPR tidak

maka tentu saja sesederhana penjelasan diatas. Misalnya dalam masalah keuangan atau
dalam kaitan anggaran, bisa dikatakan penghasilan seorang anggota DPR cukup
ini hanya akan besar pada zaman itu. permasalahan mengenai penghasilan ini juga
menguntungkan sudah diatur dalam beberaa ketetapan dan peraturan yang juga pernah
golongan tertentu berubah, dimana sebelumnya patokan mengenai hal ini berdasarkan PP.
saja. No. 209/1961 yang kemudian diubah menjadi PP No. 23/1969, dalam
peraturn tersebut dijabarkan beberapa hal terkait dengan penghasilan
anggota DPR termasuk komponen penunjang, yaitu:
1. Hal terkait Gaji atau yang dikenal pula dengan istilah Gaji
Kehormatan
Ketua : Rp. 17.500
Wakil Ketua : Rp. 15.000
Anggota : Rp. 10.000

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 43
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 43 11/21/19 20:56