Page 50 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dirumuskan oleh DPR-GR, undang-undang tersebut merupakan
sebuah langkah dalam pemecahan masalah nasional yang menumpuk
ketika itu

2.3. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang
DPR-GR 1967-1971.
Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1966 yang berisi
bahwa sesuai ketetapan dari TAP MPRS Np. XIX/MPRS/166 dan TAP
DPR-GR pada saat MPRS No. X/MPRS/1966 yang berisi mengenai pelaksanaan UUD
itu berdasarkan 1945, dimana mengenai kedudukan DPR-GR yang telah diatur dalam
penunjukkan, maka Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 perlu ditinjau ulang sesuai dengan
tugas mereka akan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mengenai kedudukan DPR-
berakhir setelah RI atau DPR-GR juga telah diatur dalam pasal 1 (2) Undang-undang No.
dipilih anggota DPR 10/1966, dimana berisi tentang beberapa hal terkait dengan kedudukan

yang baru hasil dari DPR-GR. DPR-GR hasil dari pemerintah Orde Lama yang berdasarkan
Pemilu yang sah. pada Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebelumnya, pada masa
ini tetap diberikan nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
(DPR-GR). Tugas dan fungsinya masih sama seperti yang termaktub
dalam Undang-undang Dasar 1945. Tetapi tugas dan wewenang DPR ini
hanya bersifat temporal, mengingat DPR-GR pada saat itu berdasarkan
penunjukkan, maka tugas mereka akan berakhir setelah dipilih anggota
DPR yang baru hasil dari Pemilu yang sah (Sekretariat DPR-GR,1984:
387-391).
Selanjutnya terkait dengan masalah kedudukan, tugas, dan
DPR-GR ini lebih jelas lagi diatur dalam pasal I mengenai Peraturan
Tata Tertib yang diambil dari Keputusan DPR-GR No. 10/DPR-GR/
III/67-68, dimana ada beberapa hal yang ditentukan, diantaranya:
1. DPR-GR adalah lembaga negara yang memiliki tanggung
jawab serta wewenang untuk menjalankan beberapa tugas
pokok, yaitu:
• Bersama Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan pasal 23 ayat
1 UUD 1945 termasuk beberapa hal terkait dengan
penjelasannya.
• Bersama dengan Pemerintah membentuk Undang-
undang sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21
ayat 1, pasal 22 UUD 1945 termasuk beberapa hal terkait
penjelasannya.

dpr.go.id 42

Bab II.indd 42 11/21/19 20:56