Page 44 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pemerintah kemudian merombak kembali susunan DPR-GR yang
sebenarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 1959.
Pada tahun tersebut (pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959) pemerintah
menetapkan jumlah anggota DPR-GR yaitu 283 orang yang terdiri dari
berbagai unsur mulai dari partai politik (PNI, NU, PKI, PSII, PARTINDO,
MURBA, PARTAI KATOLIK, PERTI), unsur angkatan bersenjata (yang
46
dibagi atas Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi), unsur agama
(misalnya pemuka agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha), unsur-
unsur lain dalam masyarakat (seperti wakil golongan petani, buruh,
seniman, wartawan, dan lain-lain), serta wakil dari Irian Barat.
47
Pembersihan unsur-unsur PKI dalam tubuh DPR sebenarnya
telah dimulai cukup cepat dimana sebulan setelah peristiwa G30S telah
ada instruksi untuk membekukan sementara beberapa anggota DPR
dari unsur PKI. Hal ini sebenarnya masih merupakan urusan internal
dari DPR-GR itu sendiri sebelum masuknya intervensi dari kekuatan
diluar DPR yang mempengaruhi kebijakan ini. Pucuk pimpinan DPR-
GR mengeluarkan surat No. 10 dan 13/Pimp/I/65-66, tertanggal 22
Oktober dan 12 Nopember 1965 mengenai penonaktifan anggota DPR
yang berasal dari PKI. Keputusan yang diambil oleh pimpinan DPR-GR
ketika itu tidaklah sepihak, dimana pasca dikeluarkan surat tersebut
oleh pimpinan tersebut kemudian diadakan semacam rapat pleno yang
dihadiri oleh semua anggota DPR kecuali yang telah dinonaktifkan,
untuk membahas masalah ini. Hasil dan keputusan rapat ini sepakat
...masing-masing mendukung instruksi pimpinan perihal penonaktifan anggota-anggota
faksi-faksi dalam DPR dari kubu PKI sebanyak 62 orang.
48
tubuh DPR-RI Disamping itu, masing-masing faksi-faksi dalam tubuh DPR-RI
pada saat itu juga pada saat itu juga menyuarakan pendapatnya mengenai peristiwa G30S
menyuarakan PKI, dimana secara keseluruhan menolak gerakan ini. Salah satunya
pendapatnya adalah faksi dari partai-partai Islam yang dipimpin oleh Nahdlatul
mengenai peristiwa Ulama. Pada tanggal 14 Oktober 1965, Golongan Islam dalam DPR-
G30S PKI, dimana GR melakukan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan terkait

secara keseluruhan dengan peristiwa ini. Adapun hasil keputusan rapat tersebut, yaitu:
menolak gerakan • Mengutuk peristiwa G30S dan Dewan Revolusi yang malah
ini. kontra revolusi dan melakukan aksi kudeta serta tindakan
terror yang memakan korban para perwira TNI pahlawan
revolusi.

46 Unsur dari partai politik ini minum partai Masyumi yang dianggap terlibat dalam pemberontakan
PRRI/PERMESTA tahun 1958.
47 Lihat Tanpa Pengarang. Ensiklopedi Umum. 1973. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal: 267.
48 Lihat Sekretariat DPR-GR. 1984. Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.
Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR-RI. Hal: 315.

dpr.go.id 36

Bab II.indd 36 11/21/19 20:56