Page 43 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

militer ini disamakan dengan posisi staf Angkatan Darat. 45
Lewat serangkaian pengesahan legitimasi dari pemerintah
ketika itu, Kopkamtib yang dikomandoi oleh Soeharto mengambil
langkah-langkah yang konkrit dalam bidang keamanan, seperti mulai
menangkap orang-orang yang terindikasi terlibat dalam G30S. Tujuan
utamanya seperti yang tercantum dari surat keputusan yang telah
disinggung diatas adalah mengembalikan wibawa pemerintah terutama
Presiden Soekarno di mata rakyat. Disamping itu Kopkamtib agaknya
dibebaskan untuk melakukan serangkaian operasi militer baik di
tingkat pusat maupun ke daerah. Hal-hal ini pada dasarnya merupakan
kuasa yang biasa dilakukan oleh sebuah badan komando militer.
Namun diluar kuasa tersebut, badan ini meluaskan kewenangan
dibidang politik. Soeharto merasa perlu untuk menangkap menteri-
Selain itu menteri dari PKI atau yang terindikasi memiliki hubungan dengan

Kopkamtib juga komunisme. Setidaknya ada sekitar 15 menteri yang diciduk kemudian
mencari sasaran dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Para
mereka yang menteri yang ditangkap ini juga termasuk Waperdam I Dr. Subandrio
terduga terlibat dan Waperdam III Dr. Chairul Saleh. Penangkapan tokoh-tokoh sekelas
dalam G30S pada menteri ini mengindikasikan kuatnya posisi Kopkamtib dan Soeharto
sebagai nahkodanya. Disamping itu untuk tingkat daerah Soeharto
anggota parlemen mengeluarkan Surat Keputusan No.1/KOPKAM/12/1965 Tanggal
atau DPR. 21 Desember 1965 yang berisi mengenai kewenangan dan hak para

pemimpin militer daerah untuk menetapkan siapa saja yang terlibat
dalam G30S.
Selain itu Kopkamtib juga mencari sasaran mereka yang terduga
terlibat dalam G30S pada anggota parlemen atau DPR. Soeharto
kemudian menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan dilingkungan
parlemen yang didalamnya termasuk DPRD, DPR, dan MPR adalah
sebuah bentuk redressing (penggantian) dan refreshing (penyegaran)
terutama dari unsur komunis. Dalam kaitan ini fraksi yang disasar
tentu saja adalah yang berasal dari PKI sendiri ataupun unsur dalam
parlemen yang berhubungan dengan itu. Semua anggota parlemen
yang menjadi anggota PKI atau yang berhubungan dengan itu dipecat
dari kedudukannya sebagai wakil rakyat untuk kemudian dihadapkan
di Mahmilub. Salah satu penangkapan tokoh PKI dari parlemen yang
terkenal adalah Nyono yang kemudian di vonis mati pada Mahmilub.

45 Lihat Surat Keputusan Koti No. 162/KOTI/1965 Tanggal 12 November 1965 mengenai bentuk
dari organisasi Kopkamtib, dan Surat Keputusan KOTI No. 179/ KOTI/1965 Tanggal 6 Desember
1965 mengenai penjelasan lebih rinci mengenai bentuk dalam organisasi Kopkamtib.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 35
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 35 11/21/19 20:56