Page 38 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dalam tubuh Partai NU. Selain itu pada masa ini, campur tangan dan
pengaruh dari Presiden Soekarno cukup kental dan terasa, sehingga
seolah-olah parlemen ini berada dalam kontrol dan kendali politiknya.
Parlemen atau yang lazim disebut di Indonesia sebagai Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) esensinya merupakan sebuah alat untuk
membatasi kekuasaan seorang presiden pada sebuah negara yang
menganut sistem presidensil. Andai kata semua kekuasaan dimana
dalam kaitan ini dipakai pemikiran dari Montesquieu (legislatif,
eksekutif, dan yudikatif), maka presiden akan muncul sebagai
jabatan atau lembaga yang cenderung diktator., karena menguasai
fungsi-fungsi lembaga-lembaga tinggi negara. Oleh sebab itu untuk
terciptanya sebuah keseimbangan kekuasaan yang baik maka, tiga
...DPR harusnya kekuasaan tersebut harus dibagi oleh lembaga tinggi negara yang
memiliki peranan berbeda. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan dua

yang signifikan kekuasaan lainnya yaitu legislatife dipegang oleh DPR atau Parlemen
dalam jalannya dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Hampir
sejarah perpolitikan semua negara demokrasi menganut hal ini, termasuk juga dengan
34
bangsa Indonesia. Indonesia sejak kita merdeka .
Dalam kaitan ini, DPR harusnya memiliki peranan yang signifikan
dalam jalannya sejarah perpolitikan bangsa Indonesia. Tetapi dalam
beberapa periode sejarah seperti yang telah disinggung sebelumnya
terutama dalam periode kekuasaan Presiden Soekarno dan ditambah
dengan masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, peranan
DPR tereduksi oleh berbagai kewenangan eksekutif presiden yang
memangkas kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Namun ada
periode menarik diantara pergantian dua rezim tersebut dimana DPR
memainkan peranan yang cukup krusial dalam percaturan politik
bangsa. Pada periode ini, DPR mencoba melawan legitimasi presiden
yang sebelumnya sangat menguasai DPR lewat berbagai kebijakan
kontroversialnya. Selain itu pada masa-masa krusial ini, DPR cukup
35
banyak mengeluarkan berbagai keputusan yang sejatinya merupakan
langkah konstruktif dalam memperbaiki kondisi negara akibat
peninggalan rezim sebelumnya .
36

34 Lihat Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru,
Jakarta: Kencana. Hal: 23-24.
35 Ada cukup banyak kebijakan dan langkah kontroversial yang diambil oleh Presiden Soekarno
kepada parlemen atau DPR selama periode Demokrasi Terpimpin. Bisa dikatakan tindakan
pertama yang diambil adalah salah mengeluarkan dekrit Presiden, dimana salah satu isinya beliau
kemudian mengambil langkah kebijakan untuk membubarkan DPR, kemudian membentuk DPR
baru dengan anggota-anggota yang dia tunjuk sendiri, hal ini jelas menyalahi aturan, karena
DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, mengingt DPR adalah representasi dari rakyat itu
sendiri. salah satunya adalah membubarkan dan menunjuk kembali beberapa anggota DPR.
Lihat Nugroho Notosusanto (ed). 1991. Pejuang dan Prajurit. Jakarta: Sinar Harapan. Hal: 101-104.
36 Marijan, 2010, Op.Cit. Hal: 24-25

dpr.go.id 30

Bab II.indd 30 11/21/19 20:56