Page 41 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

Mulailah dibentuk berbagai kesatuan aksi dari berbagai unsur
masyarakat seperti: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan
Aksi Mahasiswa Islam Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia,
Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan kesatuan aksi yang lainnya. Mereka
menyuarakan hal yang sama yaitu pembubaran PKI dan menuntut
adanya perbaikan ekonomi. Pada akhirnya tuntutan dari berbagai
kesatuan aksi ini kemudian terangkum dalam TRITURA yang muncul
pada bulan Januari 1966 (Tiga Tuntutan Rakyat), yang berisi beberapa
pokok tuntutan, yaitu:
39
Bubarkan PKI,
Bersihkan Kabinet dari unsur PKI, dan
Turunkan Harga.

Tuntutan dari rakyat semakin meluas dan membuat keadaan
ketika itu, terutama Jakarta menjadi tidak kondusif. Oleh sebab
itu, Presiden Soekarno kemudian memberikan perintah kepada
Soeharto untuk mengamankan situasi. Surat perintah ini dikeluarkan
Tuntutan dari rakyat pada tanggal 11 Maret 1966 atau yang terkenal dengan sebuat Surat
semakin meluas dan Perintah Sebelas Maret. Surat yang dikabarkan mengandung banyak
membuat keadaan sekali kontroversi ini dijadikan oleh Soeharto untuk tidak hanya
ketika itu, terutama mengamankan situasi keamanan namun juga politis. Tuntutan dalam
Jakarta menjadi Tritura pada poin pertama dan kedua juga dilakukan oleh Soeharto.
tidak kondusif. Pembersihan dari unsur PKI ini tidak hanya terjadi pada kabinet, namun
juga meluas ke parlemen dan nanti hingga struktur pemerintahan
terkecil sekalipun.
40
Parlemen atau yang populer di Indonesia disebut sebagai Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga tinggi negara setingkat
dengan presiden, namun perannya lebih kepada bagian legislative.
Namun ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno perannya
direduksi dan semata-mata hanya menjadi pelengkap pemerintahan
ketika itu. Sebagai pemimpin negara, Presiden Soekarno juga pernah
beberapakali melakukan berbagai tindakan yang menyangkut urusan
DPR, misalnya membubarkan DPR tahun 1959. Pasca peristiwa G30S,
terjadi perombakan yang cukup masif dalam tubuh lembaga ini.
Hal yang paling utama adalah memisahkan lembaga ini dari unsur

39 Adrian Vicker. 2008. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Penerbit Insan Madani.
40 Hampir semua jabatan-jabatan sturktural dalam pemerintahan harus melalui berbagai tes dan
kualifikasi termasuk tidak berideologi kiri dan tidak terlibat dalam peristiwa 1965, bahkan tidak
memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Ibid. Hal:
260-268.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 33
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 33 11/21/19 20:56