Page 40 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 40

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                   kekuatan komunis di parlemen harus segera diisi oleh anggota-anggota
                                                   baru yang dianggap tidak terlibat G30S dan tidak berafiliasi ke faksi
                                                   komunis.
                                                         Situasi ini kemudian memunculkan kekuatan-kekuatan lama yang
                                                   sebenarnya dulu telah eksis namun memunculkan elit-elit politik baru

                       Soeharto mulai              terutama dalam tubuh militer. Dalam peristiwa G30S, ada beberapa
                             mendesak              elit militer yang terbunuh dan hanya menyisakan AH. Nasution yang
                     pimpinan politik              selamat dari penculikan tersebut. Faksi militer beranggapan memiliki
                  terutama Presiden                wewenang yang juga berdasarkan pada dukungan rakyat pada waktu
                      Soekarno untuk               itu. Dalam kaitan ini Letjend Soeharto yang bisa dikatakan punya
                                                   peranan yang signifikan pada masa itu dimana pasca Gerakan 30
                  membubarkan PKI                  September 1965, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima
                       yang dianggap               Kostrad tidak hanya mengambil langkah militer dalam mengamankan
                 sebagai dalang dari               situasi ketika itu. Pada perkembangan selanjutnya Soeharto juga

                      G30S yang baru               mengambil langkah diluar militer dengan masuk pada ranah politis dan
                            saja terjadi.          mengambil beberapa kebijakan yang dinilainya tepat sebagai pelengkap
                                                   pengamanan nasional. Tepatnya pada setelah tanggal 5 Oktober 1965
                                                   (tanggal ketika para Jenderal korban G30S dimakamkan), Soeharto
                                                   mulai mendesak pimpinan politik terutama Presiden Soekarno untuk
                                                   membubarkan PKI yang dianggap sebagai dalang dari G30S yang baru
                                                   saja terjadi. Namun sebagai pimpinan ketika itu, Presiden Soekarno
                                                   masih terlalu lambat mengambil sikap dan keputusan perihal kejadian
                                                   ini, disamping memang pembubaran sebuah partai politik sebesar PKI
                                                   bukanlah perkara yang mudah. Disisi lain, tuntutan dari pihak-pihak
                                                   yang kontra dengan PKI juga semakin tinggi, terutama rakyat yang
                                                   mulai melakukan aksi turun ke jalan. Aksi ini kebanyakan diwakilkan
                                                   oleh mahasiswa yang mulai menuntut pula perbaikan bidang lain diluar
                                                   konteks politik yang terjadi misalnya perbaikan ekonomi. 38
















                                                         Gambar 1. Aksi-aksi menuntut pembubaran PKI pasca G30S.


                                                   38  Lihat OG. Roeders. 1969. The Smilling General, President Soeharto of Indonesia. Jakarta: Gunung
                                                      Agung. Hal: 30-31.




                                       dpr.go.id   32





         Bab II.indd   32                                                                                           11/21/19   20:56
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45