Page 28 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 28
P E N D A H U LU A N
Di samping itu, untuk dapat melaksanakan wewenang dan
tugasnya tersebut, DPR mempunyai:
a. hak meminta keterangan kepada Presiden;
b. hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan
Undang undang;
c. hak mengajukan pernyataan pendapat;
d. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan
oleh suatu peraturan perundang undangan; dan
e. hak mengajukan Rancangan Undang undang Usul Inisiatif.
Di luar hak hak yang dimilikinya tersebut, anggota DPR juga masih
mempunyai sejumlah hak, yakni
a. hak mengajukan pertanyaan; dan
b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.
Sementara itu, dalam pengambilan keputusan, hubungan
yang bersifat gotong royong dan musyawarah ketika masa Sukarno
memproklamirkan demokrasi diubah dengan proses pembuatan
Kekuasaan Presiden keputusan di bawah demokrasi Pancasila melalui konsensus. Apabila
sebagai eksekutif konsensus tidak tercapai, Orde Baru mengenalkan jalan aklamasi atau
sebenarnya berada berdasar suara terbanyak (mencapai musyawarah untuk mencapai
di atas DPR selaku konsensus bersama jika tidak tercapai kesepakatan dilakukan
legislatif yang pemungutan suara terbanyak). 28 Akan tetapi, aturan main dalam
memungkinkan praktik ini tercoreng dengan struktur bangunan politik yang dibentuk
Presiden Soeharto tersebut.
menjalankan Struktur bangunan yang dibangun melalui tiga pilar kekuasaan
praktik menempatkan Presiden sebagai mandataris MPR, Panglima Tinggi
presidensialisme ABRI, dan Ketua Dewan Pembina Partai membuat kekuasaan Presiden
otoritarian tersentralistis dengan pengontrolan yang bersifat birokratis dan
militeristis. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif sebenarnya
berada di atas DPR selaku legislatif yang memungkinkan Presiden
menjalankan praktik presidensialisme otoritarian atau bisa dikatakan
dengan istilah hyperpresident.
Di sini dapat terlihat bahwa praktik presidensialisme ala Orde
Baru menempatkan kekuasaan Presiden secara sentralistis, bahkan
dapat dikatakan kedudukan eksekutif sebenarnya lebih tinggi dari
legislatif. Justifikasi dwifungsi ABRI sebenarnya merupakan bagian
28 Nawaz B. Mody, Indonesia Under Soeharto…Op. Cit., hlm. 172-173; dan Ibid., hlm. 49.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab I.indd 19 11/21/19 17:50
