Page 22 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

P E N D A H U LU A N

Golkar, dan meletakkan orang-orangnya sendiri dalam
posisi-posisi kepemimpinan organisasi tersebut. Keputusan
untuk memasuki Sekber Golkar dipermudah dengan adanya
kesepakatan yang dicapai dengan parta-partai politik tentang
penundaan pemilu sampai 1971.
Proses perubahan yang rumit dalam Sekber Golkar
berlangsung antara tahun 1969-1971. Organisasi sudah
terkoordinasikan secara baik dan memiliki gagasan yang
lebih jelas tentang tujuaannya adalah pembangunan. Yang
paling penting adalah memiliki peminpin yang memiliki tekad
dan didudkung oleh aparat birokratis. Hasilnya reorganisasi
tersebut adalah kemenangan pemilu 1971 dengan rincian
sebagai berikut: Golkar 62,8% dan 227 dari 351 kursi DPR,
NU 18,6% dengan 58 kursi, Parmusi 9,3 % dengan 24 kursi,
dan PNI 6,9% dengan 20 kursi.

Tujuan pokok 2. Mendorong penciptaan semacam perwakilan kepentingan
korporatisasi korporatis
adalah untuk Tujuan pokok korporatisasi adalah untuk mengendalikan
mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok sedemikian rupa untuk
perwakilan mencegah menimbulkan konflik sosial atau mengancam
kepentingan kekuasaan pemerintah. Selain itu, juga untuk melengkapi
kelompok strategi pemerintah dalam mengendalikan birokrasi dan
sedemikian rupa menghilangkan pengaruh partai-partai politik di dalamnya,
untuk mencegah maka sasaran utamanya adalah korporatisasi selama Orde

menimbulkan Baru adalah perkumpulan yang mewakili pegawai negeri.
konflik sosial atau Dengan dukungan peraturan pemerintah, perkumpulan ini
mengancam mengembangkan monopoli dalam perwakilan kepentingan
kekuasaan korps pamong praja yang besar. Organisasi yang disebut
Korpri (Korps Pegawai RI) merupakan satu-satunya
pemerintah perkumpulan yang direstui pemerintah untuk pegawai negeri

yang keanggotaannya bersifat wajib. Sasaran lainnya adalah
organsasi buruh, bisnis, dan juga yang menjangkau banyak
bidang kehidupan.

3. Menyederhanakan partai politik melalui pengelompokan
Strategi terakhir adalah pengendalian kepartaian di
Indonesia. Langkah pertama ke arah penyerdanaan partai
politik dengan Ketetapan No. 22/ 1966 tentang pengaturan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 13
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab I.indd 13 11/21/19 17:50