Page 182 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

bangan dari tiga pilar kekuatan politik antara
Soekarno-PKI-Angkatan Darat. Antara AD dan
PKI dalam perjalanannya terjadi konflik politik Pada awal periode
dengan orientasi ideologi yang berbeda.
Demokrasi Terpimpin,

Konsekuensi polarisasi ini mengakibatkan ke- terdapat beberapa
tegangan-ketegangan politik terjadi kembali,
antara pimpinan Angkatan Darat dan PKI, yaitu peristiwa yang dapat
ketika Angkatan Darat juga mempersiapkan diri dijadikan upaya
untuk mendukung kebijaksanaan politik yang di-
kumandangkan Presiden Soekarno. Kestabilan perimbangan tiga pilar
politik pada masa Demokrasi Terpimpin sangat kekuasaan, yaitu pada
tergantung peran Presiden Soekarno dalam
mengatur keseimbangan dari kedua kaki keku- peristiwa Pembebasan
atan politik sebuah piramida. Irian Barat (1960)

Pada awal periode Demokrasi Terpimpin, ter- dan reaksi terhadap
dapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan pembentukan negara
upaya perimbangan tiga pilar kekuasaan, yaitu
pada peristiwa Pembebasan Irian Barat (1960) Malaysia (1963).
dan reaksi terhadap pembentukan negara
Malaysia (1963). Pada Pembebasan Irian Barat,
ini lebih banyak merupakan kekuatan militer. Se-
dangkan kebijaksanaan anti-Malaysia menjadi-
kan PKI memperoleh kemajuan peran yang sig-
nifikan dengan menggerakkan massanya untuk
mendukung politik tersebut.

Pada peristiwa Pembebasan Irian Barat, dalam rapat 2 April 1961, Men-
teri Keamanan Nasional/Kasad mendapatkan perintah dari Presiden/
Pangti agar Gabungan Kepala Staf (GKS) mengadakan rencana operasi
gabungan untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Dari beberapa
kali rapat, diputuskan ada tiga opsi untuk operasi militer, serta ditemukan
untung-ruginya jika salah satu opsi militer yang dipilih. Hasil telaah ketiga
opsi ini telah dikirimkan kepada Presiden/Pangti pada 30 Juni 1960, da-
lam rangka melakukan operasi B (operasi militer) untuk membebaskan
Irian Barat.

Ini sebagai contoh sebuah kajian dari peristiwa yang melibatkan militer
belum pada tahap pelaksanaan Pembebasan Irian Barat. Penjelasan
tersebut sebuah contoh ketika pihak militer pendukung utama politik
Presiden Soekarno.

dpr.go.id 175