Page 247 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Jusuf Habibie, yang kala itu menjadi Wakil Presiden, kemudian segera
didapuk menjadi presiden ketiga republik Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie, atau yang lebih dikenal sebagai B.J.
Habibie, bukan orang asing bagi Soeharto serta sebagian besar
masyarakat kala itu. Dia seorang penemu dan peneliti lulusan Jerman
yang mengkhususkan diri pada keilmuan teknik penerbangan. Habibie,
sebelum menjadi Wakil Presiden, sudah beberapa periode berada di
dalam Kabinet Pembangunan Soeharto. Ia masuk kabinet pertama
pada 1978.

Segera setelah menjadi Presiden, Habibie kala itu melakukan serang-
kaian kebijakan populis untuk mendongkrak popularitasnya, karena di-
anggap oleh sebagian kalangan dirinya hanyalah bayang-bayang dari
presiden sebelumnya serta mempunyai legitimasi yang lemah dalam
menjalankan pemerintahan. Untuk maksud itulah kemudian dirinya

dan perwakilan DPR/MPR kala itu bersepakat mengadakan Sidang
Istimewa MPR pada akhir 1998.

Agenda Sidang Istimewa itu adalah untuk mencabut Ketetapan MPR
RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ke-
BJ Habibie sebagai Presiden
ketiga RI. tetapan MPR RI No. III /MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Dalam

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) ketetapan tersebut pemilu selanjutnya diagendakan pada 2002, kemu-
dian diusulkan dapat segera dilaksanakan selambat-lambatnya pada
Juni 1999.

Segera setelah itu, dimulailah langkah-langkah persiapan untuk dapat
mendukung perjalanan pemilu pertama pada masa reformasi. Ini anta-
ra lain dengan melakukan beberapa kebijakan.

1. Revisi tiga UU Politik yang menghasilkan UU No. 2 tentang Partai
Politik, UU No. 3 tentang Pemilihan Umum, UU No. 4 tentang Ke-
dudukan/Susunan anggota DPR/MPR, DPRD 1/11.

2. Seleksi partai politik.
3. Pembentukan badan penyelenggara guna melaksanakan pemilu
pertama era reformasi, yakni dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan
Umum (KPU).

4. Pelaksanaan pemilu.

Ketiga undang-undang itu merupakan satu bagian penting dari
komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi. Utamanya yang

240