Page 252 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 252

DINAMIKA DAN PERANAN DPR-RI DALAM MEMPERBAIKI
                                                                                  KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI (1998-2018)





                  Tak mau kalah dengan kiprah MPR, DPR hasil
                  Pemilu  1999  juga  mempunyai  beberapa  kiprah
                  dan  peranan  yang  berarti  dalam  sistem  politik
                  Indonesia.  Salah  satunya  ketika  menggunakan        DPR hasil Pemilu
                  hak-hak  mereka  pada  periode  1999-2004.  Hak        1999 juga mempunyai
                  tersebut  antara  lain  hak  meminta  keterangan
                  kepada  Presiden,  tentang  kasus  sumbangan           beberapa kiprah
                  Sultan Brunei dan kasus penggunaan Dana Ya-            dan peranan yang
                  natera Bulog, yang kemudian menginisiasi pem-          berarti dalam sistem
                  bentukan Pansus Kasus Brunei dan Bulog.
                                                                         politik Indonesia.
                  Selain  itu  ada  hak  mengadakan  penyelidik-         Salah satunya ketika
                  an,  yang  kemudian  terealisasi  melalui  pansus-
                  pansus yang dibentuk DPR terkait dengan be-            menggunakan hak-hak
                  berapa kasus, seperti kasus BLBI, kasus Bulog          mereka pada periode
                  dan Brunei, serta Semanggi I dan II. Hak yang
                  digunakan anggota DPR untuk mengadakan pe-             1999-2004.
                  nyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut.

                  Dalam hal legislasi, DPR juga mengajukan RUU
                  atau  yang  lazim  dikenal  sebagai  hak  inisiatif
                  DPR. Ini dilaksanakan DPR seperti mengajukan RUU Penyiaran, RUU
                  Pembentukan  Provinsi  Banten,  RUU  Pembentukan  Provinsi  Bangka
                  Belitung,  RUU  Pembentukan  Provinsi  Gorontalo,  RUU  Pembentukan
                  Provinsi Kepulauan Riau, dan sebagainya. Ada pula hak mengadakan
                  perubahan atas RUU yang kemudian direalisasikan melalui perubahan
                  atas UU No. 7 tentang APBN Tahun Anggaran 1999-2000.

































                    dpr.go.id                                                                              245
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257