Page 256 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DINAMIKA DAN PERANAN DPR-RI DALAM MEMPERBAIKI
KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI (1998-2018)

Upaya mengamendemen beberapa pasal
UUD 1945 menemui titik terang saat Sidang
Istimewa MPR pada 10-13 November 1998 Sejak 1999 hingga 2002,
setelah reformasi bergulir. Dasar pemikiran
dilakukannya amendemen adalah karena UUD sidang-sidang MPR
1945 membentuk struktur ketatanegaraan telah menghasilkan
yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di
tangan MPR, yang sepenuhnya melaksanakan empat kali perubahan
kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak UUD 1945. Amandemen
terjadinya checks and balances pada institusi- UUD 1945 tidak hanya
institusi ketatanegaraan.
melakukan perubahan
Penguasaan terhadap MPR adalah kata kunci terhadap sejumlah
bagi kekuasaan pemerintahan negara yang se-
akan-akan tanpa ada hubungan lagi dengan pasal melainkan juga
rakyat. UUD 1945 sejauh ini juga memberikan memperjelas dan
kekuasaan yang demikian besar kepada ekse-
kutif, termasuk berbagai prerogatif seperti grasi, mempertegas beberapa
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
hal yang sebelumnya

Kekuasaan eksekutif yang demikian besar dalam dianggap sebagai
UUD 1945 bukan merupakan satu-satunya kele- kelemahan.
mahan untuk menerapkan checks and balances
system. UUD 1945 memuat sejumlah pasal yang
multitafsir, terutama pasal-pasal yang menyang-
kut pucuk pimpinan eksekutif, yakni presiden,
yang secara umum memiliki kewenangan sangat besar. Pasal tersebut
memberikan peluang bagi seseorang untuk bisa terpilih berkali-kali se-
bagai presiden karena hanya menjelaskan bahwa presiden dan wakil
presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya
dapat dipilih kembali. Selain itu ada pula pasal yang dapat memiliki
kecenderungan multitafsir karena konsep mengenai orang Indonesia.
Bunyi pasal “Presiden adalah orang Indonesia asli” memiliki penafsiran
beragam.

Sejak 1999 hingga 2002, sidang-sidang MPR telah menghasilkan
empat kali perubahan UUD 1945. Amendemen UUD 1945 tidak ha -
nya melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal melainkan juga
memperjelas dan mempertegas beberapa hal yang sebelumnya
dianggap sebagai kelemahan. Misalnya saja soal kedudukan DPR.
Sejumlah perubahan mendasar terkait wewenang dan tugas DPR di
antaranya:

dpr.go.id 249