Page 257 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

1. Pemisahan pimpinan DPR dan pimpinan MPR dengan tujuan DPR
akan mandiri dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Penghapusan lembaga Recall. Penghapusan lembaga ini membu-
at anggota DPR tidak dapat diberhentikan karena alasan politis.

3. Lembaga legislatif dapat menjalankan fungsinya yakni legisla-
si, pengawasan dan penetapan anggaran secara optimal. Selain
itu, DPR juga mendapatkan dua hak baru, yakni mengajukan atau
menganjurkan seseorang untuk mengisi jabatan tertentu jika di-
tentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menen-
tukan anggaran DPR.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan hak-hak
Dewan, perubahan atas Peraturan Tata Tertib
DPR dilakukan dengan tujuan untuk memu-
Hubungan antara DPR dahkan prosedur pelaksanaan hak-hak DPR.

dan lembaga eksekutif, Salah satu perubahan yang signifikan adalah,
jika dalam tata tertib sebelumnya harus ada se-
khususnya presiden, tidaknya 20 tanda tangan yang mewakili lebih
dalam sejarah Indonesia dari satu fraksi untuk mengajukan hak memin-

mengalami pasang-surut ta keterangan kepada pemerintah, maka dalam
tata tertib baru cukup sebanyak 10 tanda tangan
dan terkadang diwarnai tanpa harus mempertimbangkan jumlah fraksi.

dengan ketegangan. Dengan semua kewenangannya, DPR setelah
reformasi mulai memperlihatkan kembali peran-
nya dalam sistem politik Indonesia. Hubungan
antara DPR dan lembaga eksekutif, khususnya
presiden, dalam sejarah Indonesia mengalami
pasang-surut dan terkadang diwarnai dengan ketegangan. Pada masa
reformasi, ketegangan antara DPR dan pemerintah terlihat jelas pada
masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Ketegangan konkret antara Presiden dan DPR yang kemudian berim-
bas pada masalah politik adalah pemberhentian Laksamana Sukardi
sebagai Menteri Penanaman Modal serta Jusuf Kalla sebagai Men-
teri Perindustrian dan Perdagangan. Pemberhentian tersebut memi-
cu reaksi keras beberapa partai politik di DPR, terutama partai yang
merekomendasikan kedua tokoh itu sebagai menteri. Reaksi tersebut
kemudian bermuara pada digunakannya hak interpelasi.

250