Page 248 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DINAMIKA DAN PERANAN DPR-RI DALAM MEMPERBAIKI
KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI (1998-2018)

berkenaan dalam bidang sosial politik yang
dianggap tidak sesuai dengan asas demokrasi.
Ketiga rancangan undang-undang ini kemudian
ditandatangani pada 1 Februari 1999 oleh Di sisi lain, reformasi
Presiden B.J. Habibie serta Menteri Sekretaris yang ditandai
Negara yang menjabat kala itu, Akbar Tanjung.
kejatuhan Soeharto

Di sisi lain, reformasi yang ditandai kejatuhan juga menggulirkan
Soeharto juga menggulirkan wacana menge-
nai pembatasan keterlibatan sosial-politik ABRI wacana mengenai
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) da- pembatasan
lam pemerintahan yang lebih dikenal dengan keterlibatan sosial-
nama Dwifungsi ABRI. Hal ini terutama difokus-
kan mengenai peninjauan kembali doktrin per- politik ABRI (Angkatan
tahanan dan keamanan nasional yang merupa- Bersenjata Republik
kan bagian inti konsep ABRI.
Indonesia) dalam

Pada masa Orde Baru, militer mempunyai kaitan pemerintahan yang
erat dalam konteks sejarah politik di Indonesia.
Ini didahului dengan sidang MPRS 12 Maret 1967, lebih dikenal dengan
tatkala Soeharto naik menggantikan Soekarno. nama Dwifungsi ABRI.
Hal itu seakan-akan merupakan kemenangan
militer atas politisi sipil kala itu. Soeharto dengan
dukungan militer kemudian mempersiapkan un-
dang-undang pemilu yang sesuai, memusatkan
dan memperkokoh kepemimpinan yang ada,
meletakkan partai politik di bawah kontrol yang ketat, serta mempersi-
apkan dan mematangkan Golkar (Golongan Karya) guna menjadi ken-
daraan politik untuk memenangkan pemilu.

Hasilnya tentu saja signifikan. Pada Pemilihan Umum 1971, misalnya,
dan kemudian berlanjut pada pemilu-pemilu berikutnya, Golkar yang
didukung militer dan kalangan birokrat selalu berhasil menang dan
meraup lebih dari 50 persen suara di setiap perhelatan.

Kemenangan-kemenangan tersebut tentunya menegaskan dominasi mi-
liter di dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini juga membawa pengaruh
signifikan bagi konsep politik di Indonesia, ketika ABRI atau militer pada
masa itu juga merupakan kekuatan politik yang perlu diperhitungkan.

Akhirnya, setelah melakukan pengkajian mendalam selama
kurang-lebih lima bulan semenjak lengsernya Soeharto dari tampuk

dpr.go.id 241