Page 271 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 271

SEABAD RAKYAT INDONESIA
           BERPARLEMEN





                                      Ini, misalnya, dilaksanakan atas usulan pengangkatan pejabat publik,
                                      yaitu Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara, anggota Lembaga
                                      Sensor Film (LSF), Hakim Agung, pimpinan KPK, dan Kepala Polri.
                                      DPR melalui komisi juga telah memberikan pertimbangan mengenai
                                      pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh 29 (dua puluh
                                      sembilan) negara sahabat untuk Republik Indonesia.


                                      Hal yang tak kalah penting dalam menjalankan fungsi legislasinya, se-
                                      jak  awal  pelantikannya,  DPR-RI  2014-2019  telah  mempersiapkan  diri
                                      jika  kegiatan  DPR  dalam  membuat  UU  diperkarakan  di  Mahkamah
                                      Konstitusi. Dalam tahun sidang 2014-2015, misalnya, perkara yang di-
                                      putus Mahkamah Konstitusi berjumlah 32 perkara, baik perkara yang
                                      diputus dengan amar putusan ditolak, tidak dapat diterima, maupun
                                      dikabulkan.


                                      Dewan berpandangan bahwa penanganan perkara di badan peradilan,
                                      khususnya dalam penanganan perkara uji material undang-undang di
                                      Mahkamah Konstitusi, merupakan konsekuensi logis kedudukan DPR,
                                      dalam posisinya selaku lembaga representasi rakyat yang secara kon-
                                      stitusional  memiliki  kekuasaan  legislatif.  Ini  semacam  menjawab  atau
                                      mengklarifikasi  keberatan  atas  produk  legislasi  DPR  bersama  dengan
                                      Presiden yang diajukan oleh masyarakat. Penanganan perkara di Mah-
                                      kamah  Konstitusi  bagi  DPR  merupakan  upaya  terus-menerus  untuk
                                      memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

                                      Dinamika lain yang terjadi di DPR 2014-219 adalah pergantian Ketua DPR
                                      RI.  Ini  adalah  periode  dengan  pergantian  Ketua  DPR  terbanyak  yang
                                      pernah terjadi. Pada periode ini, terjadi tiga kali pergantian Ketua DPR.
                                      Pergantian Ketua DPR tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal.


                                      Seperti disebutkan sebelumnya, setelah melewati masa pengangkatan
                                      anggota DPR periode 2014-2019, diadakan pemilihan Ketua DPR mela-
                                      lui mekanisme paket. Artinya, yang diajukan adalah ketua berikut empat
                                      wakilnya.

                                      Dalam kesempatan ini, Setya Novanto dari Fraksi Golkar berhasil naik
                                      menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Ia didukung fraksi-fraksi yang
                                      tergabung dalam Koalisi Merah Putih.


                                      Proses pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 ini berbeda dengan perio-
                                      de yang lalu. Dalam periode sebelumnya, lima fraksi yang mempero-
                                      leh suara terbanyak otomatis mendapat jatah pimpinan DPR. Tetapi,




           264
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276