Page 270 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DINAMIKA DAN PERANAN DPR-RI DALAM MEMPERBAIKI
KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI (1998-2018)

Dua koalisi partai-partai yang ada di DPR, KMP,
dan KIH pada kenyataannya tidak berlangsung
lama. Setelah Pemilihan Presiden 2014 usai, terja- Dinamika kekuatan
di perpindahan dukungan dari partai-partai yang
tadinya berada di KMP menuju ke KIH. PPP sejak politik di DPR mau
Oktober 2014 mengalihkan dukungannya kepada tak mau membuat
Presiden terpilih, Joko Widodo. Kurang dari seta-
hun setelah perpindahan dukungan PPP itu, pada pelaksanaan fungsi
September 2015, giliran PAN yang menyatakan pengawasan mengalami
dukungannya kepada pemerintah. Hal ini tentu
saja mulai menggoyahkan kekuatan KMP, karena perlambatan. Ini
sebelumnya koalisi ini bisa menguasai parlemen. disebabkan belum

Goyahnya kekuatan KMP baru benar-benar tera- ditemukannya
sa pada Januari 2016. Pada saat itu Partai Golkar kesepakatan untuk
menyatakan dukungannya terhadap pemerintah
dan kemudian bergabung dalam KIH. KIH dan kepentingan nasional di
pemerintah tadinya hanya memiliki suara minori- antara dua koalisi yang
tas di parlemen (37,14 persen), jika dibandingkan
dengan KMP yang mayoritas (47,56 persen). De- ada di DPR saat itu.
ngan sejumlah perpindahan tersebut KIH men-
jadi mayoritas dengan 66,01 persen suara di par-
lemen. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan
pemerintah karena program-program pemerin-
tah yang sedang berlangsung akan lebih mudah disetujui DPR.

Dinamika kekuatan politik di DPR mau tak mau membuat pelaksanaan
fungsi pengawasan mengalami perlambatan. Ini disebabkan belum dite-
mukannya kesepakatan untuk kepentingan nasional di antara dua koalisi
yang ada di DPR saat itu. Ini, misalnya, terjadi saat ketidakhadiran menteri
dan pejabat eselon I ketika AKD mengundang rapat-rapat di DPR. Selain
itu, DPR juga harus melakukan penyesuaian mitra kerja di beberapa komi-
si karena adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja.

Setelah dinamika di parlemen mereda, kinerja DPR dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan mulai terlihat. Ini tercermin pada keterlibatan DPR
dalam proses seleksi pengangkatan pejabat publik. Model seleksi se-
macam itu juga dikombinasikan dengan pertimbangan politis secara
demokratis terkait aspirasi yang berkembang. Proses seleksi ini me-
ngedepankan prinsip keterbukaan antara lain dengan mengumumkan
nama-nama calon pejabat publik melalui media massa untuk mempe-
roleh tanggapan publik.

dpr.go.id 263