Page 265 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Inilah pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum de-
ngan sistem ambang batas pemilih, sehingga partai yang gagal men-
capai ambang batas tidak dapat meloloskan anggotanya ke Senayan
sebagai wakil rakyat, walaupun secara perseorangan dia mampu me-
raih suara yang mencukupi di daerah pemilihannya.

Pemikiran menyelenggarakan pemilu dengan
sistem parliamentary threshold merupakan
upaya untuk memperkuat sistem kepartaian de-
Pemikiran ngan menyederhanakan jumlah partai melalui
sistem dan peraturan yang demokratis. Peratur-
menyelenggarakan an ini tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2008
pemilu dengan tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
sistem parliamentary Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

threshold merupakan Soal parliamentary threshold, peraturan di

upaya untuk Indonesia memberikan kesempatan yang sama

memperkuat sistem di bidang politik bagi laki-laki dan perempuan.
Perwujudan peraturannya dijamin dalam UUD
kepartaian dengan 1945 yang termaktub dalam Pasal 27 ayat 1.

menyederhanakan Berkaca pada Pemilu 2004 yang menunjukkan

jumlah partai melalui bahwa dari 14 partai politik yang memiliki ca-

sistem dan peraturan lon anggota legislatif perempuan melebihi 30
persen, hanya tiga parpol yang memperoleh
yang demokratis. suara di atas 3 persen, yaitu PKS, PKB, dan
PAN. Untuk 11 parpol lain adalah partai-partai
baru dengan perolehan suara kecil, sehingga
tidak otomatis bisa menjadi peserta Pemilu
2009 terkait ketetapan electoral threshold (ET).

Akibatnya, Pemilu 2004 bukanlah pemilu yang menggembirakan bagi
kelompok perempuan dan telah menunjukkan bahwa caleg perempu-
an sulit mendapatkan 30 persen angka dari Bilangan Pembagi Pemilih
(BPP). Mayoritas caleg pada Pemilu 2004 (87,5 persen) hanya berhasil
meraih suara tak lebih dari 10 persen. Pada caleg yang tak mencapai

angka BPP, diberlakukan mekanisme nomor urut. Hal ini berlaku untuk
semua calon anggota DPR dan DPRD.

Padahal, sejak 2003 sudah diatur mengenai kuota 30 persen untuk pe-
rempuan yang diakomodasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang

258