Page 267 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) se-
perti di provinsi-provinsi lain.
30 Agustus 2012, Penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku

Rapat Paripurna DPR Alam secara otomatis menjadi Gubernur dan

menetapkan Undang- Wakil Gubernur DIY kemudian dianggap tidak
sesuai dengan prinsip demokrasi. Pasal 18 ayat
Undang Nomor 13 4 UUD NRI 1945 hasil amendemen ke-4 tahun

Tahun 2012 tentang 2002 secara gamblang menyebut bahwa:

Keistimewaan DIY. “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-

Undang-undang masing sebagai kepala daerah provinsi,
secara
dan
kabupaten,
kota
dipilih
tersebut akhirnya tetap demokratis.”
mengatur posisi Sultan
Hamengku Buwono Kata-kata “secara demokratis” kemudian ditaf-
sirkan bahwa posisi Sultan Hamengku Buwono
dan Paku Alam sebagai dan Paku Alam sebagai ahli waris monarki di

Gubernur dan Wakil DIY tidak dapat secara otomatis menjadi pa-
sangan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogya-
Gubernur DIY. karta. Sebab, hal itu dianggap menyalahi prinsip
demokrasi. Karena itu, RUU Keistimewaan DIY
kemudian menawarkan gagasan pemilihan ke-
pala daerah (pilkada) langsung untuk memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30 Agustus 2012, Rapat Paripurna
DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keis-
timewaan DIY. Undang-undang tersebut akhirnya tetap mengatur po-
sisi Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY.

260