Page 23 - MAJALAH 101

Yasonna mengaku, dirinya dan fraksinya menginginkan nomor 3.Di tahun 2009 tetap jadi nomor 3.Kursi kita
biaya politik dalam kampanye diatur dalam UU tersendiri. menurun terus. Golkar juga begitu, naik turun.”
Menghadapi persaingan ketat itu membutuhkan biaya
yang tidak sedikit.“Mencegah ongkos yang besar Demokrat, lanjut Yasonna, sebelumnya partai kecil.
sebenarnya ada keinginan kita sebelumnya, walaupun Lalu, melejit menjadi partai terbesar. Sekali lagi memang
tidak berhasil.Sebetulnya dengan memperkecil daerah tidak ada jaminan dengan penerapan PT itu partai besar
pemilihan,sehingga bidang luasan daerah yang mau akan lenggeng dan partai kecil akan tersingkir. “Tidak
kita kuasai atau kita konsolidasikan untuk merebut ada jaminan sama sekali,” tandas Yasonna lagi. Sekarang
suara menjadi lebih kecil. Dan tentunya biaya juga akan ini bagaimana, rakyat dididik agar mengetahui rekam
menjadi lebih kecil.” jejak partai politik ataupara caleg yang segera akan
bertarung dalam Pemilu 2014.
Secara teknis, misalnya, pembatasan kampanye oleh
parpol maupun individu caleg itu perlu
diatur atau dibatasi.Dalam pertemuan
dengan KPU, sebenarnya sudah pernah
disampaikan.“Kita berharap mereka
mengatur biaya yang dikeluarkan.”Baliho­
baliho harus diatur dan ditertibkan.Satu
caleg hanya boleh memasang baliho
kecil saja.Brosur­brosur pribadi mungkin
lebih efektif menekan biaya kampanye.

Kampanye akbar, menurut Yasonna,
perlu dibatasi. Memperkenalkan
track record seorang calon lebih
penting.Datang dan terjun langsung
ke masyarakat menjadi momentum
berharga dalam setiap kampanye. Jadi,
pembatasan kampanye yang berlebihan
itu perlu untuk menekan ongkos politik
dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Sistem Pemilu

Dahulu kita mengenal electoral
threshold(ET).Partai­partai yang tidak
memenuhi ET waktu itu tidak boleh ikut
Pemilu selanjutnya. Ternyata, partai­
partai yang tidak lolos ET berganti nama
dan mendaftar lagi ke KPU dengan
susunan pengurus yang sama. Seperti PK jadi PKS.Partai “Jadi, biarlah rakyat yang menentukan, menjadi
Bulan Bintang jadi Partai Bintang Bulan. juri, dan yang memberikan vonis kepada parpol.Jika
parpol tidak perform, apakah Demokrat, PDIP, Golkar,
“Parlementary threshold (PT) adalah satu ambang dan parpol yang ada di parlemen sekarang,maka tidak
batas yang harus dicapai satu partai politik tertentu dipercaya masyarakat secara cukup.Itu terserah rakyat
untuk dapat diikutkan pada perhitungan kursi di DPR. pada pemilu mendatang.Dan itulah tugas dari parpol
Dan ini sekarang sudah berlaku di tingkat provinsi dan sekarang untuk menjadi cambuk agar bekerja sesuai
kabupaten/kota,” jelas Yasonna.Besaran angka PT ini dengan kepentingan masyarakat.”
selalu dinilai miring sebagai melanggengkan kekuasaan
partai­partai besar.Menurut Yasonna, tidak ada jaminan, Pilpres
baik bagi partai besar atau partai yang belum besar
untuk bisa meraih besaran PT tersebut. Walaupun UU Pilpres masih dalam pembahasan DPR,
tapi keinginan untuk memperketat pencalonan terus
Semuanya kembali kepada partai­partai tersebut mengemuka.Syarat yang diajukan dalam pembahasan
dalam menyusun konsep dan strategi kampanye.“Itu UU ini hampir sama dengan Pemilu sebelumnya, yaitu
semua tergantung rakyat.Bahwa ada parpol yang sudah 20%kursi di DPR. Kita masih menunggu perkembangan
kuat jaringannya, ya pasti.Tetapi apakah dia dijamin hingga akhir pengesahan UU ini.Namun, ada pula fraksi
akan selalu dipilih rakyat? Contohnya, kita di PDIP tahun yang mengusulkan agar syarat pencalonan presiden dan
1999, pemenang besar.Tahun 2004 mundur lagi jadi wakil presiden cukup dengan meraih PT dalam Pemilu.

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 23