Page 24 - MAJALAH 101

“Ada yang meminta itu diturunkan.Jadi, perdebatan Terakhir, sempat berubah lagi, gubernur dipilih rakyat,
ini saya kira akan berlanjut terus,” kata Yasonna.Dengan bupati dan walikota dipilih DPRD.Ini jadi persoalan.
demikian calon presiden yang hendak diusulkan
mempunyai dukungan basis parpol yang cukup.Kalau “Kami dari F­PDI Perjuangan tetap pada prinsip bahwa
nanti terpilih, paling tidak presiden memiliki dukungan sebaiknya dipilih oleh rakyat.Gubernur dan Bupati dipilih
parpol yang cukup kuat di parlemen. oleh rakyat.Kedaulatan di tangan rakyat,” ujar Yasonna.
Pada UU No.22 Tahun 1999 itu kepala daerah dipilih
Pengalaman menunjukkan, Partai Demokrat yang oleh DPRD.Sementara rezim UU No.32 dipilih langsung
sudah berhasil mengusung presidennya dalam Pemilu oleh rakyat.UU No. 22 itu dikritik keras, karena rakyat
kemarin, masih kelimpungan menghadapi suara di tidak berdaulat.Semua dipilih oleh DPRD.“Itu sangat
parlemen. Padahal, demokrat sudah membangun koalisi elitis. Jadi, sekarang kita mengembalikan untuk dipilih
dengan partai­partai di parlemen.Artinya, efektifitas oleh rakyat.”
pemerintahan bisa terganggu, bila partai peng usung
calon presiden tidak signi fikan suaranya di parlemen. Akan ada tafsir ganda terhadap konstitusi, bila
Kecede rungan meningkatkan syarat seorang gubernur dipilih oleh DPRD,
calon presiden semakin kuat. sementara bupati/wali kota dipilih
langsung, atau sebaliknya. UUD
Dalam sistem presidensial koalisi NRI Tahun 1945 pasal 18 ayat (4)
menjadi keniscayaan.Jadi, untuk mengatakan, semua kepala daerah
l
men ca onkan presiden harus dari dipilih secara demokratis.Di sinilah
ga bungan partai­partai agar calon tafsir ganda itu.Makna demokratis
yang diusung semakin kuat.“Dalam harus diimplementasikan secara
sistem presidensial, karena presiden berbeda di daerah.Jadi, sebaiknya
dipilih langsung dan didukung semua dipilih langsung saja oleh
oleh parpol atau gabungan parpol, rakyat.Itulah demokratis yang
maka untuk menyehatkan sistem sesungguhnya.
pemerintahan kita, perlu angka
yang reasonable.” “Tidak boleh ada perbedaan
tafsiran dalam satu kata UUD.
Kalau dulu, lanjut Yasonna, syarat Dibedakan dengan dua tafsiran
pencalonan 20 persen di parlemen dan 25 persen dalam UU yang sama.Prof Jimly Asssidiki juga
jumlah suara secara nasional.Kemungkinan angka ini berpendapat seperti itu.Lebih baik kalau mau dipilih
dipertahankan. Partai Gerindra, misalnya, menilai angka DPRD, ya gubernur dan bupati jangan dibedakan.
tersebut tidak realistis. “Kalau sejak awal kita mempunyai Kalau mau dipilih secara langsung, juga semuanya
koalisi yang baik, sejak sebelum mencalonkan presiden dipilih langsung.Jangan dipisahkan tafisirannya,” tegas
dan ada platformnya, itu akan lebih baik daripada pada Yasonna.
putaran kedua Pilpres baru ramai­ramai.Sebaiknya
koalisi di bang un sejak putaran pertama.” Bahwa nanti ada ongkos politik yang mahal dalam
pilkada, itu yang harus kita perbaiki ke depan dan
Bahwa syarat pencalonan presiden ini dinilai menjadi koreksi. Dan kini wacananya kian menguat
mengurangi kebebasan warga untuk dicalonkan, tam­ bahwa untuk menekan biaya politik, semua pilkada akan
pak nya tidak tepat.Kita ingin mendapatkan pilihan digelar secara serentak, baik gubernur, bupati, maupun
orang yang terbaik dari sedikit pilihan.Sekarang parpol wali kota. Ongkos politik yang mahal saat pilkada,
tentu sedang mencari orang­orang yang populer di membuat para kepala daerah cenderung melakukan
mata rakyat dan juga potensial untuk dipilih rakyat. penyelewengan anggaran.Akhirnya, terjebak korupsi.
Bahkan orang non parpol pun bisa asal dicalonkan
oleh parpol.“Orang non parpol bisa. Boediono bukan “Komisi II yang membahas RUU Pilkada.Masih terjadi
dari parpol, tapi teknokrat.Jadi, tidak selamanya harus perdebatan.Belum ada kesepakatan apakah gubernur
orang parpol, siapapun boleh, asalkan harus diajukan dipilih DPRD atau bupati/walikota dipilih langsung
oleh parpol atau gabungan parpol.” atau sebaliknya. Mayoritas parpol memilih pemilihan
langsung.Namun, pemerintah masih menawarkan
Pilkada berbagai cara untuk dipilih lewat DPRD.Biarlah rakyat
yang langsung memegang kedaulatan.Konsolidasi
Selain Pemilu nasional, pemilihan kepala daerah demokrasi makin baik, maka pemilihan langsung itulah
(pilkada) juga jadi topik menarik di tahun politik ini. yang terbaik. Jadi pilihan rakyat jangan ditarik kembali.”
Dalam UU Pilkada yang diusulkan pemerintah, memang, Foto: Iv/Parle.
ada keinginnan agar pemilihan gubernur dikembalikan
ke DPRD.Sementara bupati dan walikota dipilih langsung.

24 PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013