Page 65 - MAJALAH 103

bersama pemerintah. Untan akan menjadi perhatian Panja,
kita akan melakukan penyesuaian
“Pertemuan berlangsung dinamis sebelum kembali menyampaikan Pansus RUU Ormas DPR
dan kritis. Kalau sekarang diekspos perkembangan terakhir ke paripurna terus berupaya memperoleh
seolah­olah kelompok cendekiawan pada akhir masa sidang ini,” tambah­
dan mahasiswa menolak RUU nya. masukan terkait pokok-
Ormas sebetulnya tidak. Kelompok
intelektual ini memang kritis ter­ Dalam diskusi yang melibatkan pokok substansi yang
masuk mengkaji dugaan arogansi Fakultas Hukum dan FISIP dan perlu diperbaiki dan
disempurnakan dari hasil
pembahasan bersama

pemerintah.

Sementara itu Cyntia, maha­
sis wa Fakultas Hukum Untan
mempertanyakan kemungkinan
tumpang tindihnya pengaturan
dalam RUU Ormas dengan RUU
Yayasan. Menurutnya Yayasan sama
saja dengan ormas yang didirikan
oleh masyarakat hanya saja memiliki
badan hukum yang jelas.

“Bagaimana menjaga harmonisasi
antara RUU Ormas dan Yayasan.
Saya melihat beberapa pasal multi
tafsir, apabila terjadi sengketa
hukum kita harus tunduk kepada
UU yang mana? Ini perlu diperjelas
oleh Panja DPR,” papar mahasiswi
yang mengaku mempelajari naskah
negara dalam pasal­pasalnya,” kata dipandu Pembantu Rektor IV Untan, RUU dengan mendownloadnya dari
Muslim, anggota Tim Kunjungan mengemuka sejumlah pandangan. jaringan internet.

Kerja Panja RUU Ormas usai Zufri Bestari dosen Fakultas Hukum
pertemuan di Gedung Rektorat yang mengaku mencermati proses Kontan, pengakuan Cintya men­
Untan, Pontianak, Kalbar, belum pembahasan RUU
lama ini. Ormas lewat media.
Setelah mempelajari
Ketua Panja RUU Ormas Rahadi naskah terakhir yang
Zakaria mengatakan tujuan kunjung­ diterimanya dari
an untuk melakukan uji publik Setjen DPR, ia menilai
sejumlah isu yang telah disepakati RUU tidak seperti
pemerintah dan DPR. Di provinsi yang dikhawarirkan
yang terkenal dengan sebutan Bumi sejumlah pihak.
Khatulistiwa ini tim melangsungkan
pertemuan dengan jajaran Muspida, “RUU Ormas ini
p engurus or mas setempat , sudah sering diba­
mahasiswa dan akademisi. Politisi has di televisi, saya
FPDIP ini menyebut langkah ini sudah baca nas kah­
sebagai upaya untuk menghasilkan nya dan mencari

UU yang implementatif dan ada tidak arogansi
berkualitas. negara didalamnya seperti yang dapat apresiasi dari sejumlah Tim
dipersoalkan Muhammadiyah, Kunker. “Ternyata kalau punya
“Seluruh hasil pertemuan baik di ternyata saya tidak menemukan inisiatif bisa ya mendapatkan
Kantor Gubernur maupun di kampus itu,” paparnya. naskahnya,” papar Paula Sinjal

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 65