Page 67 - MAJALAH 103
P. 67

SOROTAN




                                     dePUti Bidang PerUndang-Undangan
































                              Optimalisasi Dukungan



                    Keahlian Legislasi Bagi Dewan




                                              Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur penunjang

                                              Dewan, memiliki tugas yang tidak kalah beratnya dengan DPR
                                              RI.  Sebut saja, Deputi Perundang-undangan yang memberikan
                                              dukungan bagi kinerja DPR RI.

                                                Semenjak amandeman UUD 1945,  dikukuhkan  pada  Pasal  20  ayat
                                              fungsi DPR RI dibidang anggaran,  1  bahwa  DPR  RI  itu  memegang
                                              legislasi  maupun  pengawasan  kekuasaan  membentuk  Undang­
                                              semakin besar dibandingkan era  undang.
                                              Orde Baru (Orba) yang dianggap
                                                        h a n y a    s t e m p e l   Menurut Deputi Bidang Perundang­
                                                            pemerintah  saja.  undangan  Johnson  Rajagukguk,
                                                               Bahkan  secara  Deputi  perundang­perundangan
                                                                  j e l a s  memiliki tugas dalam memberikan
                                                                                dukungan dibidang legislasi baik
                                                                                administratif,  teknis  maupun
                                                                                keahlian. “Dari sistem pendukungan
                                                                                tentu DPR perlu didukung khususnya
                                                                                dibidang  legislasi,  karena  itulah
                                                                                dibentuk  satu  kedeputian  yaitu
                                                                                deputi perundang–undangan yang







                                                                                PARLEMENTARIA  EDISI 103 TH. XLIII, 2013  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72