Page 69 - MAJALAH 103

SOROTAN

Perancang UU dapat bekerja
maksimal dan optimal. “Kita
mengharapkan tahun mendatang
sudah dapat memiliki tenaga
perancang UU yang memadai,”
harapnya.
Kedepan, lanjutnya, Deputi Bidang
Perundang­undangan akan terus
mengoptimalkan kerjasama dengan
para peneliti dalam fungsi legislasi.
“Kita juga telah melibatkan para
peneliti, tenaga ahli yang ada di
komisi, yang ada badan legislasi kita
libatkan semua dalam mendorong
produk legislasi,” tambahnya.
Guna meningkatkan keahlian para
perancang UU, Deputi Perundang­
undangan, terangnya, juga akan digulirkan dalam UU No. 27 tahun Guna menghadapi Reformasi
terus memberikan pelatihan dan 2009 dengan pembentukan Badan Birokrasi, Deputi Bidang Per­
pendidikan bagi para perancang Fungsional Keahllian (BFK). “Ide itu u n d a n g ­ u n d a n g a n b e r j a n j i
Undang­Undang. “Setjen DPR memang dapat direalisasikan, yang akan menata seluruh peraturan
mengharapkan munculnya suatu agak sulit mendatangkan para ahli perundang­undangan di Setjen
rancangan UU yang memiliki kualitas profesor tersebut,” terangnya. DPR RI. Artinya terus melakukan
yang bagus dan dapat dijadikan penataan sistem legislasi serta
rujukan dan kita terus melakukan Yang utama, lanjut Johnson, melakukan pembenahan personil
peningkatan wawasan seperti tidak hanya gelar akademik semata secara bertahap. “Seluruh personil
pendidikan teknis perancangan UU, tetapi para ahli tersebut juga di Deputi PUU harus betul­betul
dengan mengundang para pakar, harus memiliki pengalaman dalam dipastikan mendorong Reformasi
maupun pejabat yang terlibat guna merancang suatu UU. “Karena Birokrasi di lingkungan Setjen DPR
mendapatkan point pemikiran – memang tidak semua sarjana hukum RI,” terangnya.
pemikiran atau yusdisial yang tekait bisa merancang UU, tetapi orang
UU tersebut,” jelasnya. yang merancang itu orang yang Yang kedua, lanjutnya, selain
memiliki penguasaan hukum dan sistem penataan legislasi, dirinya
Ide Law Center juga memiliki penguasaan tentang juga mendorong peningkatan
teknik perundang­undangannya,” kualitas SDM di lingkungan Deputi
Dia menilai, gagasan pembentukan katanya. Perundang­undangan. “Kedepan
law center sangat bagus dan layak kita mengharapkan semakin
diperjuangkan. Dirinya mengakui, Dia menambahkan, lembaga terspesialisasi para Perancang
ide seperti itu memang sudah semacam law center tersebut UU tersebut, dengan jumlah 50
tercetus lama namun sampai bentuknya seperti apa jika memang orang paling tidak bisa membagi
sekarang masih belum terwujud sebagai lembaga sistem pendukung spesialisasi berdasarkan pola komisi
karena belum adanya kesepahaman tentunya sama seperti sekarang atau berdasarkan kementerian itu
terkait gagasan itu. yaitu berada di Deputi Perundang­ nanti,” ujarnya.
undangan.
“Pertanyaannya adalah apakah Yang kita dorong, tambah Johnson,
yang dimaksudkan ide ini berada “Tinggal terakhir bagaimana yaitu peningkatan penguasaan
diluar kedewanan, jika kita mempolakan kerja deputi itu dengan atau kapabiltas para perancang
analogikan di AS, kalau disana dukungan tenaga­tenaga ahli tadi. sehingga dapat meningkatkan pola
memang ada pakar – pakar yang Tetapi kalau itu berada di Dewan pembinaan. “Jadi reformasinya ke
khusus merancang UU, dan mereka sekarang ada badan legislasi, apakah arah spesialisasi, birokrasinya ke
pada umumnya adalah praktisi, dari itu yang kita maksud sebagai pusat arah kapabilitas. Sehingga kita nanti
para pengacara sebelumnya lalu rancangan undang­undang, padahal bisa mendukung kegiatan bidang
mereka terjun ke dunia parlemen dewan itu tidak merancang, dia legislasi, termasuk bekerjasama
menjadi perancang undang – hanya memutuskan,” tandasnya. dengan pemerintah,” ujarnya. (si/as)
undang,” tambahnya.
Dorongan Reformasi Birokrasi
Menurutnya, ide tersebut telah

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 69