Page 68 - MAJALAH 103

memberikan dukungan dibidang Terdapat dua biro khusus yaitu Biro PUU bidang
legislasi, dimulai dari perencanaan
dan penyusunan RUU, perencanaan Polhukamkesra dan Biro bidang Perancangan Ekonomi
itu adalah program legislasi dan
kemudian juga penyusunan RUU, Keuangan Industri dan Perdagangan (Ekuindag).
terdapat beberapa hal. Yang pertama “Tetapi ada satu biro yang juga sebenarnya memiliki
penyusunan naskah akademis, yang
kedua penyusunan draft awal RUU, dukungan yang tidak kalah dari biro perancangan
yang ketiga juga berkaitan dengan
pembahasan RUU,” jelasnya kepada yaitu biro hukum dan pemantauan pelaksanaan UU,
Parlementaria. tugas Biro hukum dan Panlak UU yaitu memberikan
Johnson mengatakan, Setjen keterangan di Mahkamah Konstitusi manakala ada
DPR RI akan terus mendorong dan
memprioritaskan tugas dibidang gugatan di MK terkait dengan yudisial UU,” terangnya.
keahlian, ar tinya b erusaha
mendukung legislasi mulai dari
i
perencanaan penyusunan dan termasuk kelengkapannya ya tu perancangan yaitu biro hukum
penetapan Prolegnas yang dilakukan naskah akademis dan yang ketiga dan pemantauan pelaksanaan UU,
oleh badan legislasi. pembahasan RUU jadi disitulah tugas Biro hukum dan Panlak UU
tugas pokoknya,” tambahnya. yaitu memberikan keterangan di
“Jadi kita menyusun konsep­ Mahkamah Konstitusi manakala
kon sep program legislasi itu Terdapat dua biro khusus yaitu ada gugatan di MK terkait dengan
dan kemudian penyusunan RUU Biro PUU bidang Polhukamkesra yudisial UU,” terangnya.
dan Biro bidang Perancangan
Ekonomi Keuangan Industri Tenaga Perancang UU Minim
d a n P e r d a g a n g a n
(Ekuindag). “Tetapi Volume pekerjaan tenaga
ada satu biro yang perancang UU yang padat dan
juga sebenarnya kebutuhan dalam mendukung
m e m i l i k i kinerja DPR yang besar membuat
d u k u n g a n D e p ut i B i dan g P e r un dan g ­
yang tidak Perundangan mulai keteteran,
k a l a h bahkan dengan dukungan 26 orang
dari biro Perancang UU dari berbagai disiplin
ilmu dirasa masih kurang dalam
mengoptimalisasi fungsi legislasi.

“Kita berharap ada penambahan
tenaga perancang UU, minimal kita
memiliki 75 orang perancang UU
guna menunjang kegiatan dewan
dari sisi legislasi,” ujarnya.
Menurutnya, RUU inisiatif
DPR sudah cukup banyak
karena itu kita semua
mengharapkan
p a r a

68 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013