Page 55 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

rsitektur keuangan Indonesia
jarang sekali mengalami
bulan yang tenang. Pada
Aawal September 2025,
keseimbangannya kembali bergeser
ketika Presiden Prabowo Subianto
mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari
pucuk pimpinan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS). Nama terakhir
diangkat menjadi menteri keuangan,
menggantikan Sri Mulyani Indrawati
dalam perombakan kabinet.
Pergantian ini menegaskan
kegelisahan pemerintahan terhadap
kinerja ekonomi yang berjalan lambat
dan kebutuhan mendesak untuk
menemukan formula baru bagi ambisi
pertumbuhan 8 persen.
Kursi yang ditinggalkan Purbaya di
LPS pun tidak boleh dibiarkan kosong
terlalu lama. Setelah beberapa hari diisi Kewenangan untuk melakukan resolusi
secara sementara oleh Didik Madiyono, asuransi insolvent di Indonesia terbilang
Dewan Komisioner akhirnya menyambut
nakhoda baru: Anggito Abimanyu, relevan untuk dilakukan sejalan dengan
ekonom veteran yang sudah malang kewenangan PPP. Bahkan, rekomendasi
melintang dalam birokrasi Indonesia.
Ia masuk dengan agenda enam poin mekanisme proses resolusi asuransi
menyangkut pembenahan internal, insolvent oleh LPS sejalan dengan
digitalisasi, dan penguatan manajemen resolusi bank.
aset. Namun agenda paling berat justru
bukan yang dirumuskan itu melainkan
mandat hukum yang menunggunya yaitu Ogi Prastomiyono , KEP Perasuransian, Penjaminan,
pembentukan Program Penjaminan Polis dan Dana Pensiun OJK
(PPP), skema penjaminan polis pertama
dalam sejarah Indonesia.
Di bawah payung Undang-Undang penempatan dana yang serampangan. resolusi bank.
Pengembangan dan Penguatan Sektor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi menjelaskan rincian usulan
Keuangan (P2SK) Tahun 2023, LPS mendorong agar skema ini mencakup mekanisme resolusi itu diusulkan status
diwajibkan meluncurkan PPP paling kewenangan resolusi, bukan sekadar pengawasan perusahaan asuransi atau
lambat 2028. Tugasnya tidak main-main: likuidasi. Industri asuransi pun perusahaan asuransi syariah oleh OJK
menjadi penopang terakhir bagi industri terlihat kompak mendukung—suatu menjadi tiga kategori yakni pengawasan
asuransi, menanggung pembayaran pemandangan langka untuk ekosistem normal, pengawasan dalam penyehatan,
klaim ketika perusahaan tumbang, yang biasanya terfragmentasi. dan dalam resolusi. Kemudian,
sekaligus memutuskan apakah sebuah Kepala Eksekutif Pengawasan penetapan perusahaan asuransi yang
perusahaan layak diselamatkan atau Perasuransian, Penjaminan, dan Dana menghadapi suatu masalah perlu
dibiarkan mati. Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menilai koordinasi antara OJK dengan LPS atau
Sederhananya, LPS kini bukan hanya kewenangan untuk melakukan resolusi tepatnya pada saat perusahaan asuransi
“penjaga bank”, tetapi juga “dokter asuransi insolvent di Indonesia terbilang terkait sudah masuk ke dalam kategori
UGD” bagi industri asuransi yang relevan untuk dilakukan sejalan dengan pengawasan dalam penyehatan.
kerap datang dengan penyakit bawaan kewenangan PPP. Bahkan, rekomendasi Baik Asosiasi Asuransi Umum
yang sudah lama menjangkiti bank: mekanisme proses resolusi asuransi Indonesia (AAUI)maupun Asosiasi
modal lemah, tata kelola buruk, hingga insolvent oleh LPS sejalan dengan Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sepakat

www.stabilitas.id Edisi 219 / 2025 / Th.XXI 55