Page 56 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

sebaiknya mekanisme resolusi tidak
hanya berfokus di asuransi umum
mengingat asuransi umum sejauh ini
jarang terjadi insolvent.
Dirinya berharap resolusi yang ada
dalam PPP nanti juga bisa berfokus
kepada perusahaan reasuransi. “Bila
dimungkinkan, perusahaan reasuransi
termasuk di dalam program ini, karena
ini sangat penting. Kita mengetahui
ada beberapa perusahaan BUMN yang
sedang bermasalah, sistemik kepada
industri asuransi umum sangat-sangat
besar. Ini yang menjadi perhatian kami,”
terang Budi.
Direktur Eksekutif AAJI Togar
Pasaribu mengatakan AAJI sangat
menyambut baik setiap perkembangan
dalam pembentukan PPP. Pihaknya
berharap dalam proses pembentukan dan
implementasinya PPP dapat terlaksana
bertahap dan terukur dengan senantiasa
memperhatikan kesiapan serta dinamika
industri.
Selain itu, ia membeberkan, yang
tak kalah penting yakni aspek kewajiban
keanggotaan, skema penjaminan,
batasan manfaat, dan unsur teknis
lainnya perlu diatur secara cermat dan
sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Hal tersebut menjadi penting demi
memastikan operasional, manajemen
risiko, dan keberlanjutan finansial
masing-masing perusahaan asuransi
LPS menghadapi bahwa penjaminan polis adalah dapat terjaga dengan baik.
agenda paling berat kebutuhan publik, bukan sekadar Dalam setiap diskusi dengan LPS,
yaitu menjalankan langkah regulasi. Ketua Umum AAUI Togar menjelaskan, pihaknya sudah
mandat hukum terkait Budi Herawan menilai produk yang memberikan sejumlah usulan terkait PPP
yaitu pembentukan perlu dijamin terlebih dahulu dalam PPP seperti penjaminan dapat memisahkan
Program Penjaminan adalah produk asuransi yang bersifat aset investasi dari pemegang polis untuk
Polis (PPP), skema ritel, massal, dan memiliki keterkaitan dikecualikan sehingga yang menjadi
penjaminan polis langsung dengan kepentingan konsumen. obyek penjaminan adalah unsur proteksi
pertama dalam sejarah Contohnya asuransi kendaraan bermotor, dari polis.
Indonesia. asuransi kredit yang terkait pembiayaan Kemudian, usulan lainnya terkait

UMKM, serta produk asuransi mikro besaran iuran keanggotaan dari
yang menyasar masyarakat luas. perusahaan kepada LPS bisa ditinjau dari
Selain itu, Budi menilai, PPP dapat tingkat risikonya. Mengenai keanggotaan
diterapkan untuk proses resolusi atau awal, tambahnya, AAJI menyarankan
penyelamatan asuransi insolvent. Apabila Risk based Capital (RBC) dapat menjadi
dijalankan, tentu perlu dituangkan ke salah satu indikator keanggotaan
dalam bagian dari PPP dan undang- perusahaan. Dengan catatan LPS perlu
undang. Namun, ia menegaskan, melakukan pemantauan berkelanjutan

56 Edisi 219 / 2025 / Th.XXI www.stabilitas.id