Page 59 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

encabutan izin PT Crowde
Membangun Bangsa oleh
otoritas memantik gelombang
Pkeprihatinan dalam industri
fintech, khususnya di sektor peer-to-peer
(P2P) lending. Di saat sektor berusaha
memulihkan kepercayaan publik setelah
maraknya ancaman gagal bayar dan
tekanan likuiditas yang meningkat,
kondisi ini ibarat gempa kecil yang SAMPAI BATAS
mengguncang fondasi model bisnis yang WAKTU YANG TELAH
bergantung pada kepercayaan.
Ya, aplikasi permodalan untuk DITENTUKAN,
petani itu dinilai tidak memenuhi PENGURUS DAN
ketentuan ekuitas minimum Rp 12,5 PEMEGANG SAHAM
miliar ditambah dengan memburuknya
kinerja perusahaan dari waktu ke CROWDE TIDAK
waktu, dan masalah ini terkait dengan MAMPU MEMENUHI
dugaan penggelapan dana dan transaksi
fiktif. Penutupan Crowde, pada 10 KETENTUAN DAN
November lalu tentu meninggalkan jejak MENYELESAIKAN
kekhawatiran.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi PERMASALAHAN. Ismail Riyadi ,
Keuangan, dan Komunikasi Ismail DENGAN DEMIKIAN, Kepala Departemen Literasi,
Riyadi mengatakan sampai batas waktu Inklusi Keuangan, dan Komunikasi
yang telah ditentukan, pengurus dan CROWDE DIKENAKAN
pemegang saham Crowde tidak mampu SANKSI PENCABUTAN
memenuhi ketentuan dan menyelesaikan
permasalahan. Dengan demikian, IZIN USAHA SESUAI
Crowde dikenakan sanksi pencabutan KETENTUAN YANG
izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Para pemberi dana (lender) BERLAKU.
menghadapi ketidakpastian atas
pengembalian modal mereka,
sementara para peminjam (borrower)
tetap berkewajiban mengembalikan,
meskipun aplikasi resminya telah dicabut oleh POJK No. 40/2024, akibatnya risiko Lender di Ambang Krisis
izinnya. Namun kegelisahan terbesar sistemik menyelinap ke bidang yang Bagi investor atau pemilik dana,
ada pada ekosistem bisnis P2P secara semula dianggap nisbi terpisah. posisi Crowde menghadirkan kenyataan
keseluruhan yang seperti tersentak oleh Menurut OJK, Crowde telah masuk pahit karena dalam model P2P lending
realitas bahwa model “platform sebagai dalam pengawasan khusus selama seluruh risiko pendanaan berada di
perantara” ternyata rawan runtuh. beberapa bulan. Anggota industri diberi tangan pemberi dana. Kondisi ini terjadi
Model P2P lending dibangun di atas tahu bahwa Crowde gagal memperbaiki pada saat industri tengah menghadapi
aliran dana masyarakat ke peminjam struktur permodalan, manajemen lonjakan TWP90 (tunggakan cicilan
melalui platform digital. Karena risiko dan tata kelola internalnya. OJK lebih dari 90 hari) dan tekanan makro
platform hanya menjadi jembatan, menegaskan bahwa pencabutan izin yang membuat kualitas kredit memburuk
kepercayaan investor bahwa proses akan bukan semata tindakan represif, tetapi di banyak platform. Regulasi OJK
berjalan lancar menjadi krusial. Ketika bagian dari kebijakan untuk memperkuat mengatur berbagai kewajiban platform,
kemudian salah satu platform besar ketahanan fintech, melindungi tetapi tidak mewajibkan adanya jaminan
gagal memenuhi standar operasional — konsumen, dan mencegah efek domino pengembalian modal kepada lender
termasuk kewajiban ekuitas minimum ke sektor keuangan digital yang lebih ketika terjadi gagal bayar, sehingga
dan aturan tata kelola yang ditetapkan luas. hubungan risiko sepenuhnya bertumpu

www.stabilitas.id Edisi 219 / 2025 / Th.XXI 59