Page 64 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025
P. 64

korban dia menegaskan pemerintah
                                                                               sudah menyiapkan dua skema terkait
                                                                               biaya penanggulangan korban keracunan
                                                                               dalam program MBG. Dengan kata lain,
                                                                               biaya korban keracunan dalam program
                                                                               tersebut ditanggung oleh pemerintah.
                                                                               Ia menjelaskan bagi wilayah yang
                                                                               sudah menetapkan status KLB maka
                                                                               pemerintah daerah dapat mengklaim
                                            PEMERINTAH                         pendanaannya melalui asuransi yang
                                            KOMITMEN UNTUK                     dalam hal ini BPJS Kesehatan.
                                                                                  Sedangkan bagi daerah yang tidak
                                            MEMPERBAIKI                        menetapkan status KLB maka akan
                                            SISTEM. ADA                        ditanggung oleh BGN. Meski kasus
                                            TANTANGAN DAN                      keracunan meningkat dari waktu ke
                                                                               waktu, namun Dadan menegaskan
                                            KEKURANGAN,                        program tersebut akan terus dilanjutkan

                                            TAPI KOMITMEN                      sejalan dengan perintah Kepala Negara
                                                                               kepada dirinya. Dadan mengklaim
                                            PEMERINTAH                         sekarang ini banyak dari anak-anak yang
                                            JELAS UNTUK                        menantikan program itu sehingga BGN
                                                                               didorong untuk melakukan percepatan.
                          Zulkifli Hasan,   HAL INI, YAITU                        Di sisi lain, Untuk menambal risiko,
                      Menteri Koordinator   RESPONS CEPAT                      Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini
                          Bidang Pangan                                        mendorong skema asuransi untuk
                                            DAN PERBAIKAN                      program MBG ini. Deputi Komisioner
                                            TATA KELOLA.                       Iwan Pasila menjelaskan, rencana
                                                                               ini masih dalam tahap awal bersama
                                                                               Asosiasi Asuransi Umum (AAUI) dan
                                                                               Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI). Mereka
                                                                               sedang memetakan risiko mulai dari
                                                                               bahan baku, distribusi, hingga penerima
                                                                               manfaat.
                                                                                  Di antaranya adalah mengenai
                                                                               bagaimana perlindungan asuransinya
                                                                               hingga apa saja yang mau di-cover
          menerapkan tiga sertifikasi wajib:   Anggaran Besar                  oleh asuransi. Dalam hal ini, Iwan
          Laik Higiene Sanitas, Hazard Analysis   Program MBG menguasai 44,2   menyebutkan, OJK menekankan
          and Critical Control Points (HACCP),   persen anggaran pendidikan tahun 2026,   pentingnya perluasan pengelolaan risiko
          dan sertifikat halal. Pengawasan akan   yang merupakan angka fantastis untuk   ke seluruh ekosistem MBG sehingga
          dilakukan berlapis, bahkan melibatkan   satu program. Rasionalitasnya sederhana:   penerapannya tidak hanya bergantung
          sekolah untuk memeriksa warna dan bau   anak yang sehat akan belajar lebih baik.   pada pembayaran premi semata.
          makanan sebelum disajikan — sebuah   Namun, dengan meningkatnya kasus   Kepala Eksekutif Pengawas
          langkah praktis namun menunjukkan   keracunan, muncul pertanyaan yang   Perasuransian, Penjaminan, dan Dana
          betapa rentannya sistem yang kini   lebih mendasar: siapa yang bertanggung   Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono
          bergantung pada kewaspadaan guru.   jawab, siapa yang mengawasi, dan siapa   menjelaskan sekarang ini Asosiasi
          “Setiap celah, mulai dari bahan baku,   yang menanggung kerugian ketika sistem   Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
          proses memasak, penyimpanan hingga   gagal?                          dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
          distribusi, bisa berdampak pada ribuan   Kepala BGN Dadan Hindayana   (AAJI) tengah menyusun proposal awal
          anak,” kata Citra Indriani dari Pusat   menegaskan program tidak     dukungan asuransi terhadap program
          Kedokteran Tropis UGM.            akan dihentikan karena rakyat      MBG. Ia menjelaskan asosiasi sudah
                                            membutuhkannya. Terkait adanya     mengidentifikasi berbagai risiko yang


         64   Edisi 219 / 2025 / Th.XXI    www.stabilitas.id
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69