Page 61 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

AFPI menerapkan strategi mitigasi
risiko melalui diversifikasi portofolio,
penggunaan model kredit yang lebih
canggih, dan mekanisme penagihan yang
lebih terstruktur agar risiko konsentrasi
dapat ditekan.
Sementara itu, Ketua Bidang Edukasi
AFPI, Marcella Chandra Wijayanti,
mengomentari kenaikan TWP90 sebagai
fenomena musiman yang berkaitan EFISIENSI
dengan kondisi makro. Ia menyatakan OPERASIONAL,
bahwa fintech perlu menjaga
keseimbangan antara pertumbuhan dan EVALUASI BERKALA
disiplin risiko. TERHADAP
Dalam kasus gugatan lender
sebelumnya, Ketua Umum AFPI Entjik KELAYAKAN
S. Djafar mengingatkan bahwa risiko PEMINJAM, DAN
pendanaan dalam skema P2P sepenuhnya PENGGUNAAN MODEL
ditanggung oleh pemberi dana.
ANALISIS DATA YANG
Akar Kasus Crowde CANGGIH MENJADI
Kasus Crowde menjadi semakin
kompleks karena perkara tersebut BAGIAN DARI Arthur Adisusanto,
melibatkan Bank JTrust. Menurut UPAYA MODALKU Country Head Modalku
laporan media, JTrust melaporkan
dugaan penyaluran pinjaman secara MENJAGA KESEHATAN
curang oleh Crowde kepada sejumlah PORTOFOLIO
petani yang tidak mengetahui adanya
pinjaman tersebut. Crowde membantah SEKALIGUS
tuduhan itu melalui kuasa hukumnya dan MENGURANGI RISIKO
menyatakan bahwa seluruh penyaluran
dilakukan melalui mitra pihak ketiga KREDIT MACET.
yang telah diverifikasi, serta bahwa
proyek pertanian merupakan segmen inti
yang mereka layani.
OJK memediasi kedua pihak sejak
Maret 2025, tetapi upaya tersebut tidak rentannya model pinjam-meminjam mengambil alih portofolio pinjaman.
berhasil menghentikan penurunan tanpa agunan terhadap tekanan ekonomi. Konsekuensinya, pemulihan dana
kinerja Crowde sehingga perusahaan Temuan ini menegaskan bahwa tanpa berpotensi berlangsung lambat dan
berakhir pada status “tidak dapat manajemen risiko yang matang dan sebagian dana mungkin tidak kembali
disehatkan”. cadangan modal yang memadai, platform sepenuhnya, sementara borrower
Dari perspektif makro, kerentanan seperti Crowde sangat rentan ketika menghadapi kebingungan mengenai
P2P lending terhadap guncangan kondisi makro berubah. saluran pembayaran dan risiko
ekonomi bukanlah isu teoretis belaka. Kini, setelah izin dicabut, Crowde penagihan di masa depan.
Penelitian Abdul Khaliq (2025) wajib membentuk tim likuidasi untuk Kasus Crowde menegaskan bahwa
menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyelesaikan hak dan kewajiban P2P lending bukanlah instrumen berisiko
memperburuk rasio gagal bayar 90 hari lender serta borrower. Namun, proses rendah. Untuk memastikan pertumbuhan
di fintech lending di Indonesia. Dalam likuidasi fintech berjalan jauh berbeda industri yang berkelanjutan, regulasi
analisis time-series, Khaliq menemukan dari perbankan karena tidak ada otoritas perlu memperkuat mekanisme
bahwa setelah pandemi dimulai, tingkat penyelesaian kolektif yang jelas, tidak likuidasi, penanganan gagal bayar, dan
default 90 hari meningkat secara ada skema penjaminan seperti LPS, dan transparansi perlindungan bagi pemilik
signifikan, mencerminkan betapa tidak ada bridge institution yang dapat dana.*

www.stabilitas.id Edisi 219 / 2025 / Th.XXI 61