Page 23 - Stabilitas Edisi 208 Tahun 2024

alam era teknologi dan Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
inovasi digital yang terus Peraturan Mahkamah Agung Nomor
bergerak tanpa bisa 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Ddikendalilkan, banyak Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh
pihak yang terperangah akan banyaknya Korporasi.
kemudahan baru dalam memenuhi Regulasi ini wajib diterapkan oleh
kebutuhan manusia. Lembaga jasa seluruh lembaga di bawah pengawasan
keuangan kemudian menyesuaikan OJK, dan pada akhir Oktober ini
layanannya dengan perkembangan laporan strategi anti fraud harus sudah
tersebut, yang menjadikan bisnis diserahkan kepada otoritas . Mereka
mereka makin kompleks dibandingkan adalah perbankan, perasuransian,
sebelumnya. lembaga pembiayaan, lembaga keuangan
Di sisi lain, banyak orang yang mikro (termasuk BPR), pasar modal,
juga tersentak akan seringnya terjadi dana pensiun, modal ventura, pergadaian,
kecurangan dan penipuan seiring dengan lembaga penjaminan, lembaga
perkembangan tersebut. Otoritas juga pembiayaan ekspor Indonesia, termasuk
menyadari bahwa semakin kompleks penyelenggara layanan pendanaan
kegiatan usaha lembag a keuangan bersama berbasis teknologi informasi.
mengakibatkan semakin besar potensi Dengan keluarnya aturan itu, bank
terjadinya fraud di lembaga itu. wajib melaporkan kepada OJK secara
Fraud atau kecurangan memang telah periodik melalui sistem pelaporan
menjadi ancaman serius bagi perusahaan online. Pelaporan ini mencakup strategi
di industri keuangan, tidak hanya di kebijakan anti fraud di masing-masing Aman Santosa
Indonesia namun di seluruh dunia. Di bank, hingga pelaporan Tindakan kasus
tengah maraknya penggunaan teknologi fraud. Jika bank tidak melaporkan Penerbitan POJK
dalam layanan bisnis, ancaman ini dinilai sesuai dengan waktu yang ditetapkan,
akan memberikan teror tersendiri. maka akan diberikan sanksi denda ini diharapkan
Otoritas menyadari potensi teror itu berupa uang, yang besarannya berbeda dapat mendorong
dan segera menyesuaikan aturan terkait tiap kategori lembaga dan lama
manajemen anti-fraud. Maka Agustus keterlambatan pelaporan. pelaksanaan
lalu Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan implementasi
aturan POJK 12 Tahun 2024 Tentang Ancaman Serius
Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Harus diakui bahwa tindakan fraud anti fraud bagi
Lembaga Jasa Keuangan. adalah merupakan ancaman serius, lembaga jasa
Kepala Departemen Literasi, tidak hanya bagi pelaku jasa keuangan,
Inklusi Keuangan, dan Komunikasi namun bagi semua industri. Berdasarkan keuangan di bawah
OJK Aman Santosa menyatakan, survei dari Association of Certified Fraud pengawasan OJK
penerbitan aturan ini diharapkan dapat Examiner (ACFE), kerugian yang dialami
mendorong pelaksanaan anti fraud secara suatu organisasi karena fraud mencapai secara menyeluruh,
menyeluruh di industri keuangan. 5 persen dari pendapatan kotor sebuah sehingga tercipta
“Penerbitan POJK ini diharapkan organisasi.
dapat mendorong pelaksanaan Lewat Report to The Nations (RTTN) ekosistem
implementasi anti fraud bagi lembaga 2024, lembaga profesi anti fraud AS yang keuangan yang kuat
jasa keuangan di bawah pengawasan OJK juga memiliki perwakilan (chapter) di dan sehat.
secara menyeluruh, sehingga tercipta seluruh dunia termasuk Indonesia itu,
ekosistem keuangan yang kuat dan mengatakan bahwa kerugian karena
sehat,” kata dia. fraud berdasarkan nilai median adalah
Penerbitan aturan itu, lanjut Aman, 145 ribu dollar AS (lebih dari Rp2 miliar)
merupakan salah satu inisiatif OJK per kasus. Atau jika dilihat dari nilai
dalam mendukung pengembangan dan rata-rata jumlahnya mencapai 1,7 juta
penguatan lembaga keuangan serta dollar AS atau lebih dari Rp25,5 miliar.
menindaklanjuti masukan Komisi “Secara kerugian total rata-rata tahunan

www.stabilitas.id Edisi 208 / 2024 / Th.XIX 23