Page 27 - Stabilitas Edisi 208 Tahun 2024

erbankan adalah industri oleh perbankan ke OJK bank diwajibkan
yang diatur secara ketat oleh untuk menyampaikan laporan strategi
regulator. Saat ini , di tengah anti fraud tiap semester dan laporan
Pmakin rumitnya layanan terjadi kejadian fraud berdampak
dan bisnis perbankan, regulasi yang signifikan paling lambat tiga hari kerja
melingkupi perbankan tidak makin setelah fraud yang dimaksud, “ kata Dian.
longgar. Bahkan untuk urusan antisipasi Aturan baru ini dinilai sudah
risiko tindakan kecurangan, bank harus memasukkan unsur Sistem Manajemen
menghadapi aturan yang lebih ketat. Anti Penyuapan (SMAP) pada korporasi
Beberapa bulan lalu, Otoritas Jasa di sektor swasta yang sebelumnya
Keuangan OJK) menerbitkan POJK 12 telah diatur dalam beberapa peraturan
tahun 2024 tentang Penerapan Strategi pemerintah diantaranya Peraturan
Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016
(POJK SAF LJK). POJK ini diundangkan tentang Tata Cara Penanganan Perkara
pada tanggal 31 Juli 2024 dan mulai Tindak Pidana oleh Korporasi dan
berlaku tiga bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran KPK (SE KPK) No.19
diundangkan, yaitu di tanggal 31 Oktober Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang
2024. Pengendalian Gratifikasi terkait Industri
Perubahan yang terjadi pada layanan Jasa Keuangan.
dan bisnis perbankan telah mendorong “POJK SAF LJK ditujukan untuk
OJK untuk lebih berhati-hati mengawasi meminimalisasi terjadinya fraud melalui
bank dan mencegah peluang munculnya penguatan pada sistem pengendalian Dian Ediana Rae
tindakan fraud. Otoritas menyadari internal LJK, yang sekaligus sebagai
betul bahwa praktik industri keuangan bentuk dukungan terhadap penerapan
yang makin kompleks akan melahirkan manajemen risiko pada LJK,” ungkap Untuk pelaporan
kerentanan baru pada praktik-praktik Dian.
curang dan merugikan yang melibatkan Lebih jauh, Dian menjelaskan, yang disampaikan
perbankan. POJK ini mengatur mengenai beberapa oleh perbankan
Kepala Eksekutif Pengawas hal yang wajib dimiliki LJK dalam
Perbankan OJK Dian Ediana Rae menerapkan strategi anti fraud. ke OJK bank
mengatakan, aturan ini merupakan Antara lain kewajiban penyusunan diwajibkan untuk
integrasi ketentuan OJK terkait dan penyampaian kebijakan strategi
penerapan strategi anti fraud yang telah anti fraud dan laporan kejadian fraud menyampaikan
berlaku di beberapa sektor jasa keuangan dan sanksi denda keterlambatan laporan strategi anti
dan perluasan cakupan menjadi penyampaian yang disesuaikan dengan
seluruh sektor jasa keuangan. “Perlu kompleksitas kegiatan usaha LJK. fraud tiap semester
ada penerapan fraud detection system Kemudian kewajiban penerapan dan laporan
disertai dengan peningkatan pemahaman fraud detection system disertai
internal dan eksternal yang terkait dan peningkatan pemahaman pihak internal terjadi kejadian
didukung dengan manajemen risiko yang dan eksternal yang terkait, dan didukung fraud berdampak
memadai,” ujar dia. penerapan manajemen risiko yang signifikan paling
Dian menuturkan, POJK ini memadai. Serta kewajiban memiliki
mengatur kewajiban yang dimiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas lambat tiga hari
oleh lembaga jasa keuangan (LJK) menangani penerapan strategi anti kerja setelah fraud
dalam menerapkan strategi anti fraud. fraud disesuaikan dengan kompleksitas
Antara lain, kewajiban penyusunan kegiatan usaha LJK. yang dimaksud.
dan penyampaian kebijakan strategi
anti fraud dan laporan kejadian fraud Respon Bank
serta sanksi denda keterlambatan Perbankan memang tidak pernah
penyampaian yang disesuaikan dengan berhenti digerogoti masalah fraud, baik
kompleksitas kegiatan usaha LJK. dalam skala besar dan kecil. Tahun lalu
“Untuk pelaporan yang disampaikan saja muncul kasus di mana mantan

www.stabilitas.id Edisi 208 / 2024 / Th.XIX 27