Page 193 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Marga Manafe, Marga Tausbele, Marga Laikingis, dan Marga Lasi
Laikopan. Kepemilikan tanah sekelompok marga tersebut sebagian
besar diperoleh dengan cara waris atau merupakan pembagian
dari kepala marga dan disetujui oleh keluarga yang bersangkutan.
Pewarisan hak kepemilikan atas tanah harus didasarkan pada norma
hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan
peraturan turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam
konteks ini, Pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa penerima hak milik
atas tanah yang baru harus memiliki kewarganegaraan Indonesia
sesuai dengan peraturan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan
Pasal 21 ayat (1) UUPA. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak
milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia
tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga
semua individu memiliki peluang yang setara untuk memperoleh
hak atas tanah dan mengambil manfaat serta hasilnya, baik untuk
diri sendiri maupun keluarganya (Pratiwi et al., 2021). Namun,
perbedaan pandangan sejarah ataupun asal – usul kepemilikan
tanah obyek tanah yang sama sering menimbulkan tumpang tindih
kepemilikan dan saling klaim terhadap penguasaan tanah tersebut.
Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah marga.
Meskipun demikian, terdapat beberapa sengketa tanah marga di
Desa Bokonusan ini yang sudah menemukan penyelesaian setelah
mengajukan gugatan sampai di pengadilan. Salah satu contohnya
adalah sengketa tanah marga antara Marga Beeh dengan Marga Lola
yang menurut Keputusan Pengadilan Negeri Tingkat I Kupang Nomor
41/Pdt/1969 tanggal 22 Oktober 1969 dimenangkan oleh Marga Beeh.
Dari hasil tersebut pelaksanaan legalisasi hak atas tanah melalui
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah
dilakukan pada obyek tanah yang disengketakan dapat dilaksanakan
dengan baik. Selain itu, tidak sedikit juga obyek tanah yang masih
disengketakan oleh sekelompok marga di Desa Bokonusan belum

178 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals