Page 10 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Land grabbing identik dengan meluasnya globalisasi yang
menghancurkan ekonomi lokal. Globalisasi di sektor perkebunan
sekaligus meruntuhkan perkebunan rakyat yang sudah tumbuh
menjadi kekuatan ekonomi Indonesia sebelum era modernisasi.
Dengan meluasnya globalisasi itu, maka tidak ada lagi
kedigdayaan ekonomi masyarakat adat. Cerita bahwa masyarakat
adat pernah menjadi salah satu supplier bahan ban mobil dunia
runtuh tidak lagi ada (Dove, 1985). Demikian juga, tidak ada lagi
yang bisa dibanggakan dari peran kelapa sebagai bagian dari
ekonomi rakyat, karena pasar minyak kelapa digilas oleh minyak
kelapa sawit. Pun pemerintah orde baru menyulap hutan-hutan
di nusantara menjadi kebun sawit yang sebagian besar dikuasai
korporasi dari pada rakyat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah Orde Baru
memperkenalkan berbagai kelembagaan ekonomi korporasi
yang menggandeng masyarakat lokal seperti masyarakat adat
dan petani untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis perkebunan.
Partisipasi itu diwujudkan dalam skema perkebunan inti rakyat
(PIR) dan skema terbaru pada masa reformasi muncul skema yang
memusatkan satu manajemen pengelolaan kebun agar rakyat
tidak mengurus produksi secara langsung, tetapi mendapatkan
bagi hasilnya (Sukapti, 2018). Muncul studi yang menggambarkan
bahwa rakyat bisa menikmati ekonomi perkebunan sawit
sehingga mendorong masyarakat adat semakin protektif terhadap
sumber daya tanahnya (Semedi, 2015; Soedomo, S. 2019). Namun
demikian, banyak studi yang menggambarkan bahwa pekebun
sawit rakyat dan warga setempat yang menjadi buruh tidak
menikmati kemajuan ekonominya (Colbran, 2011; Libraswulan,
2014, Sukapti, 2018). Mereka ini bagaikan ayam mati di lumbung
padi.

Kata Pengantar ix