Page 106 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

menyatakan menurut “domeinverklaring” yang antara lain
dinyatakan di dalam pasal I Agrarisch Besluit, semua tanah yang
bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang dianggap menjadi
“vrij landsdomein” yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai
penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang disebut
“Tanah Negara.”

Akan tetapi, konsep politik agraria warisan Hindia Belanda
ini tidak bertahan lama. Tujuh tahun kemudian keberadaannya
“diharamkan” dalam politik agraria nasional. Pada tanggal
24 September 1960 Pemerintah, mengesahkan UU Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau
lebih dikenal sebagai UUPA, yang diharap menjadi umbrella act

bagi segala peraturan perundang-undangan berkaitan dengan
sumber daya agraria di Indonesia. UUPA secara resmi mencabut
berlakunya konsep domeinverklaring dari politik hukum agraria
Indonesia.
Orde Lama yang dipimpin Soekarno memang sejak akhir
1950-an menerapkan politik populis di sektor agraria. Misal,
melakukan penghapusan terhadap tanah-tanah partikelir
karena dianggap bertentangan dengan azas keadilan sosial
106
yang berlaku di Indonesia. Soekarno juga menasionalisasi
107
perusahaan perkebunan Belanda, salah satu perusahaan yang
dinasionalisasi yakni Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam

106 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir
dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.
107 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1958 tentang Penempatan Semua
Perusahaan-Perusahaan Perkebunan/Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan
Pemerintah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Transformasi Agraria di Senama Nenek 71