Page 108 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 108
Pada periode Soeharto reforma agraria tidak lagi masuk ke dalam
agenda utama pemerintah. Puncaknya, pada tahun 1971 negara
menghentikan dana untuk membiayai program reforma agararia.
Agenda nasional fokus pada proyek-proyek pembangunan
besar. Beberapa ahli berpendapat bahwa ini merupakan bentuk
pengkhianatan pemerintahan Soeharto terhadap reforma agraria
yang telah disepakati di awal 1960-an. 111
Paul K. Gellert mengatakan tiga dekade kediktatoran otoriter
di bawah Presiden Soeharto mengubah segalanya, meskipun
undang-undang land reform (baca juga: reforma agraria) tidak
dicabut. Namun, kebijakan agraria yang dibuat pemerintahan
Soeharto sama sekali tidak menyentuh ranah reforma agraria. Di
masa tersebut justru akumulasi primitif (primitive accumulation)
menjadi penopang semua fase perkembangan kapitalis dan
112
bentuk perusahaan swasta dan negara. Kebijakan-kebijakan
agraria sering tidak menjadikan hukum agraria sebagai pedoman
113
tetapi mengandalkan undang-undang kehutanan dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 yang terkenal. Berlandaskan pada
dua peraturan tersebut, pemerintah menegaskan klaimnya yang
menganggap seluruh tanah dan air di Nusantara sebagai milik
negara yang dapat digunakan kapanpun dan bagaimanapun
dan ekonomi dari pemilik tanah kepada petani agar mereka tidak menuntut hak-haknya,
6) kerancuan dalam menerapkan hukum, dan 7) resistensi para tuan tanah akibat
kegagalan pemerintah untuk memenuhi janjinya mengenai kompensasi. Lihat lebih lanjut
dalam Rex Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno Ideology and Politics, 1959-
1965, Equinox Publishing, Jakarta & Singapore, 2006, hlm. 289-290.
111 Emilianus Yakob Sese Tolo, “Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia,”
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 16, No. 3, 2013, hlm. 239.
112 Paul K. Gellert, “Palm Oil Expansion in Indonesia: Land Grabbing as Accumulation by
Dispossession,” Current Perspectives in Social Theory, Vol. 34, 2015, hlm. 78.
113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
Transformasi Agraria di Senama Nenek 73
