Page 104 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

perubahan mendasar terkait Negara Indonesia yang baru berdiri–
salah satunya berkaitan dengan politik agraria Indonesia.
Kemerdekaan yang dicapai Indonesia bukan sebatas untuk
merombak struktur politik kekuasaan dari kolonial kepada politik
Indonesia yang baru, namun sekaligus terdapat ikhtiar untuk
merombak serta melakukan konstruksi-konstruksi ekonomi yang
baru. Mohammad Hatta menyatakan, “Politik yang tidak didukung
ekonomi maka tidak akan sempurna hasilnya. Sebaliknya,
kegiatan ekonomi tidak akan selamat jikalau tidak ditopang oleh
pergerakan politik.” Ungkapan Hatta dalam artikel yang pernah
dimuat oleh Daulat Ra’jat No. 36 tanggal 10 September 1932 ini
lebih lanjut menyebut,
“Siapa yang menyangka, bahwa perusahaan ekonomi dapat dikerjakan
lepas semata-mata dari politik, orang itu tidak insaf akan kedudukan
tanah jajahan dan tidak mengerti akan pengaruhnya koloniale politiek.
Bagaimana akan mendapat penghidupan rakyat merdeka, kalau pangkal
kekuasaan masih di tangan bangsa asing? Bagaimana memajukan ekonomi
sendiri, kalau si asing yang berkuasa dapat membuat undang-undang
sesukanya, dapat memberati perekonomian rakyat dengan bea ini dan bea
itu? Sebab itu tidak salah apa yang kerap kali dibicarakan oleh pemimpin-
pemimpin politik Indonesia, bahwa kemajuan ekonomi yang sempurna
baru boleh didapat kalau Indonesia sudah merdeka! Sungguh pun begitu
kita tidak boleh putus asa memperkuat pertahanan ekonomi rakyat.
Karena, machstvorming (susunan tenaga) yang kerap kali disebut-sebut
harus ternyata pula di atas medan ekonomi. Tak perlu disebut panjang,
bahwa kapitalisme dan imperialisme Barat itu tidak dapat ditewaskan
dengan politik saja, melainkan juga dengan bantuan barisan ekonomi
sendiri. Untuk menentang kekuasaan ekonomi asing harus berdiri susunan
ekonomi sendiri.” 103

103 Mohammad Hatta, Karya Lengkap Bung Hatta Buku 4: Keadilan dan Kemakmuran, LP3ES,
Jakarta, 2015, hlm. 187-188.

Transformasi Agraria di Senama Nenek 69