Page 100 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

punya tujuan lain yaitu guna memberikan dasar legitimasi kepada
negara dalam memperoleh tanah-tanah yang dianggap subur bagi
kepentingan perkebunan. Pernyataan domein (domeinverklaring)
dipakai oleh Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebagai
dasar hukum perdata (privaatrechtelijke basis) guna menguasai
tanah. Konsep ini juga mempunyai kepentingan politik untuk
melenyapkan hukum adat karena dipandang menjadi penghalang
terwujudnya cita-cita politik pertanahan yang diinginkan
negara kolonial, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan
perkebunan barat menguasai lahan. 92

Dengan konstruksi ideologi politik yang dibawa bersama
domeinverklaring negara dengan leluasa dapat menyerahkan
tanah tersebut kepada pengusaha Eropa (khususnya Belanda):
baik perorangan maupun berbentuk badan hukum dalam bentuk
hak erfpacht, hak konsesi, ataupun hak konversi. Pernyataan
domein ini juga bertujuan agar tidak terjadi peralihan hak atas
tanah dari golongan Bumiputra kepada bangsa asing selain
Belanda. 93
Berlakunya domeinverklaring di Sumatera (Staatsblad 1874)
menjadi awal mula kebijakan ekonomi politik pintu terbuka
Hindia Belanda di pulau Sumatera, khususnya yang berada di
94
Keresidenan Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Kebijakan

92 Ibid., hlm. 14.
93 Zefrizal Nurdin, “Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai
Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat,” Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Padang, 2017, hlm. 2-3.
94 Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, daratan Provinsi Riau
hari ini terbagi atas dua wilayah administratif jajahan Hindia Belanda, yakni Residensi
Sumatera Timur/Gouvernement Sumatra’s Oostkust (seperti Bengkalis, Dumai, dan Siak)
dan Residensi Sumatera Barat/Government Sumatra’s Westkust (seperti Kampar dan
Rokan). Lihat Masykuri dan Sutrisno Kutoyo, Op. Cit., hlm. 11.

Transformasi Agraria di Senama Nenek 65