Page 98 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

dalam Staatsblad 1875), berbunyi “alle grond, waarop niet door

anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de Staat is”
(Semua tanah, yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa
tanah itu eigendom-nya, adalah domein [milik] negara).
Dari bunyi pernyataan Pasal 1 Agrarisch Besluit 1870 di atas,
para birokrat di era Hindia Belanda melahirkan empat tafsiran
yang berpengaruh mengenai domein negara, yaitu: 89

Pertama : Semua tanah, yang di atasnya tak dapat dibuktikan
adanya hak eigendom Barat (menurut Burgelijk

Wetboek);
Kedua : Semua tanah yang di atasnya tak dapat dibuktikan
adanya hak eigendom Barat dan hak eigendom agraris
(produk tahun 1872);
Ketiga : Semua tanah yang di atasnya tak dapat dibuktikan

adanya hak eigendom Barat, hak eigendom agraris,
ataupun hak eigendom Timur (hak milik pribumi
yang bebas dari batasan-batasan hukum adat);
Keempat : Semua tanah yang di atasnya tak dapat dibuktikan
adanya hak eigendom Barat, hak eigendom agraris,
hak eigendom Timur, ataupun juga hak milik pribumi
yang masih melekat pada “hak ulayat masyarakat
hukum adat”.

Djalin dan Rachman menyebut tokoh intelektual di balik
lahirnya prinsip domeinverklaring ini adalah para sarjana
hukum dari Universitas Utrecht, seperti G.J. Nolst Trenité, Izak A.
Nederburgh, dan Eduard H. s’Jacob. Mereka menyatakan bahwa

89 C van Vollenhoven, Op. Cit., hlm. 65-68.

Transformasi Agraria di Senama Nenek 63