Page 97 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

bersifat eksklusif melainkan terintegrasi ke dalam pilar-pilar
88
ekonomi kapitalisme global. Kasus Senama Nenek, transformasi
agraria itu telah menyebabkan terjadinya persinggungan ideologi
dan perubahan cara memperlakukan hak akses dan kepemilikan
terhadap tanah ulayat yang sejak lama mereka huni dan kelola.
Seperti yang telah disinggung pada awal bab dua, transformasi
agraria itu sering kali juga menjadi faktor sebab kaburnya
identitas asli masyarakat adat.

Warisan Ideologi Kolonial, Proses Intervensi Kapitalisme ke
Senama Nenek

Salah satu instrumen yang menjadi legitimasi tindakan
negara dalam mengendalikan hak akses dan bahkan konstruksi
kepemilikan terhadap sumber daya berbasis lahan di Indonesia
yakni keberadaan konsep politis yang disebut sebagai “tanah
negara”. Konsep ini dianggap baru lahir pasca kemerdekaan
Indonesia, meskipun dalam praktiknya “perubahan” tersebut
kurang lebih hanyalah bentuk baru dari mekanisme penguasaan
dan pengendalian yang lama. Dasar ideologi “tanah negara”
memiliki akar-korelasi sejarah dengan kebijakan Kolonial Hindia
Belanda yang terkenal, yaitu domeinverklaring.

Domeinverklaring (pernyataan domein) dideklarasikan
pada masa pemerintahan Hindia Belanda untuk diberlakukan di
Jawa dan Madura pada tahun 1870. Beberapa tahun berikutnya
berlaku pula di Sumatera (Staatsblad 1874), Manado (Staatsblad
1877), dan Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1888).
Pernyataan domain yang kali pertama dimuat dalam Pasal 1
Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870 No. 118, kemudian diulang

88 Gunawan Wiradi, Op. Cit., hlm. 62.

62 Reforma Agraria Tanah Ulayat