Page 95 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

atau Penataan hukum adat dalam kaum atau keperluan sosial
lainnya yang jelas untuk kepentingan kaum. 86
Prosesnya dilakukan dengan musyawarah bersama kaum
sepersukuan dari garis perut ibu untuk ulayat suku dan
bersama pucuk adat/penghulu negeri untuk kasus ulayat
negeri. Maksudnya adalah jika suatu persoalan pemanfaatan
lahan menyangkut kepentingan suatu suku tertentu saja–yang
memiliki ulayat suku–maka bulek ayigh dek pambuluoh, bulek

kato dek mufakek (bulat air karena pembuluh, bulat kata kerena
mufakat) atau musyawarah hanya dilakukan di dalam rumah
tangga satu suku saja yang dipimpin oleh ninik mamak suku
tersebut. Kemudian, jika persoalan itu menyangkut kepentingan
keseluruhan masyarakat adat dalam suatu kenegerian, seperti
misalnya ketika hendak menambah suatu suku atau kaum, maka
musyawarah dilakukan di balai kerapatan adat negeri yang
dipimpin oleh Pucuk Adat/Penghulu Negeri. Manakala hasil
musyawarah di internal suatu suku terkait pemanfaatan ulayat
sukunya tidak berjalan dengan baik, bulek olun sagolong, picak
olun satopik (bulat belum segolong, datar belum setapik), maka
permasalahannya dibawa untuk kemudian dibahas bersama
di balai kerapatan adat negeri yang dipimpin oleh Pucuk Adat/
Penghulu Negeri.

86 Lihat Datuk Toeah, Op. Cit., hlm. 243; Ali Akbar, Op. Cit., hlm. 38-40; Ulfia Hasanah, Loc.
Cit.; dan Ibrahim, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang
Orang Minang, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2014, hlm. 239.

60 Reforma Agraria Tanah Ulayat