Page 91 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 91

perbatasan  tersebut, bahkan  sebutir pasir atau  setangkai
          rumput,  ialah menjadi milik  dari para  warga  masyarakat  adat
                             78
          untuk keseluruhan.  Dengan demikian, jika merujuk penuturan
          para kepala suku dan masyarakat adat, batas ulayat Kenegerian
          Senama  Nenek jauh  berbeda dengan  batas-batas  Desa Senama
          Nenek yang telah ditetapkan pemerintah di  kemudian hari.
          Ulayat Kenegerian  Senama Nenek  berbatas  dengan Kenegerian
          Tandun, Kesultanan Kunto Darussalam, Kenegerian Sekijang, dan
          Kenegerian Kasikan-Petapahan.  79

             Ulayat di Kenegerian Senama Nenek di bagi atas dua macam
          yaitu ulayat suku dan ulayat negeri. Ulayat Suku ialah hamparan
          lahan  yang  diklaim  sebagai kekuasaan  suatu  suku tertentu.
          Sementara, kumpulan dari keseluruhan ulayat-ulayat suku disebut
                               80
          sebagai ulayat negeri.  Dari lima klan yang ada di Senama Nenek,
          yang memiliki ulayat hanya empat, di antaranya; a) Koto Langgak
          (Suku Domo), b) Koto Ulu Kasok (Suku Piliang), c) Koto Senama
          Nenek (Suku Pitopang), dan d)  Koto Ladiong  Tinggal  (Suku
          Mandailing). Suku Domo dan Suku Piliang disebut sebagai suku
          yang  pertama  kali  datang dan mendirikan  Kenegerian  Senama
          Nenek, disusul kedatangan Suku Pitopang, Suku Mandailing, dan
          Suku Melayu. Suku Melayu, karena datang  paling  akhir, maka
          tidak  mendapatkan  lahan untuk  dijasikan  sebagai ulayat  bagi
          sukunya. 81


          78   Ibid.
          79    Wawancara MA, 13 Januari 2021.
          80    Cara pandang yang membagi ulayat atas ulayat suku dan ulayat negeri pada dasarnya
            memiliki tipologi yang sama dengan ideologi masyarakat adat dari kenegerian lainnya
            dalam kawasan Andiko Nan 44. Wawancara, 13 Januari 2021 dan 23 Maret 2021).
          81   Wawancara S dan H, 2 April 2021.
          82   Ali Akbar, Op. Cit., hlm. 38



         56   Reforma Agraria Tanah Ulayat
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96