Page 107 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

108
yang merupakan cikal bakal PTPN V. Karena diwarnai spirit
populisme, maka wacana reforma agraria dengan berbagai
macam kebijakan yang menyertainya sangat tekun dilakukan di
masa pemerintahan Orde Lama.
Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia di
era Orde Lama mendefinisikan UUPA sebagai sebuah basis hukum
untuk perubahan revolusioner dalam hubungan-hubungan agra-
ria kolonial dan feodal. Soekarno dalam slogan-slogan yang
digaungkannya menyebut reforma agraria yang dimaksud dalam
UUPA merupakan langkah negara untuk menghapus keberadaan
kelas tuan tanah agar tanah tidak menjadi alat penghisapan dan
109
peruntukkannya bagi mereka yang benar-benar menggarap.
Namun, spirit populisme yang bermaujud dalam agenda reforma
agraria periode Soekarno tidak berjalan lama dan itupun
110
diwarnai berbagai macam rintangan. Di pertengahan 1960-an
pemerintahan Soekarno berakhir, disertai dengan berakhirnya
kebijakan reforma agraria yang telah dimulai sejak akhir 1950-an.
Setelah Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno berakhir,
maka lahir Orde Baru di Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto.

108 Fatimah Hijriyah H, “Strategi Peningkatan Harga dalam Penyediaan Tandan Buah Segar
(TBS) di PKS Lubuk Dalam-PTPN V (Studi Kasus PKS Lubuk Dalam),” Skripsi Sarjana
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 30.
109 Noer Fauzi Rachman, “The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in
Indonesia,” Loc. Cit.
110 Dalam laporan yang terbit pada 14 Januari 1965 disebutkan kesulitan-kesulitan dalam
menerapkan program land reform atau reforma agraria, di antaranya; 1) kelemahan
dalam mendata surplus lahan sehingga menghambat redistribusi dan membuka jalan bagi
pelanggaran dan pemalsuan, 2) hambatan dari beberapa kelompok yang dimotori tuan-
tuan tanah, 3) masalah-masalah internal komite land reform seperti keterbatasan waktu
kerja yang dimiliki, kurangnya dedikasi dan tanggungjawab anggota komite, dan infiltrasi
dari kelompok yang berkepentingan menggagalkan program tersebut, 4) kesulitan bagi
para wakil organisasi tani dalam memainkan peran di tubuh komite, 5) tekanan psikologis

72 Reforma Agraria Tanah Ulayat