Page 158 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Pucuk Negeri dan Imam Negeri. Namun, menurut Kepala Desa
Senama Nenek, dinamika yang saat ini terjadi merupakan hal
biasa. Bagi dirinya, lahan seluas 2.800 hektar di Koto Senama
Nenek bagaikan setumpuk gula yang diperebutkan oleh banyak
semut. 179

Akan tetapi, bila ditelusuri lebih jauh, pertikaian di dalam
internal keluarga Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek
sesungguhnya merupakan dampak lanjutan dari dinamika
ekonomi politik struktur negara yang bermaujud reforma
agraria ẚla Perpres No. 86 Tahun 2018. Program tersebut telah
dilaksanakan secara sembrono terhadap ulayat masyarakat
adat. Perpres No. 86 Tahun 2018 sejak pertama kali diorbitkan
dan dilaksanakan terhadap kekayaan masyarakat adat
sejatinya memiliki problematika konseptual. Peraturan ini
tidak menjelaskan mekanisme masyarakat adat sebagai subjek
penerima hak, sehingga apapun yang berkaitan dengan hukum
adat atas tanah ulayat tidak dapat digunakan dengan sebenar-
180
benarnya dalam proses reforma agraria. Siapa subjek yang
dapat memiliki hak atas tanah dalam konsep ulayat? Seperti
apa hak-hak atas tanah dalam praktik hukum masyarakat adat?
dan bagaimana redistribusi tanah atau lahan yang seharusnya
dilakukan berdasar hukum adatnya masyarakat adat? pertanyaan-
pertanyaan seperti ini tidak diakomodir di dalam Perpres No. 86
Tahun 2018.

179 Wawancara ARC, 5 Januari 2021.
180 Lihat Pasal 12 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria.

Reforma Agraria atas Tanah Ulayat 123