Page 160 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

tanah ulayat ataupun menguatkan status tanah ulayat dalam
penguasaan masyarakat adat. Namun, justru merenggangkan hak
masyarakat adat untuk menguasai tanah ulayatnya.
Pola kemitraan yang menjadi Bagian dari proyek reforma
agraria ẚla Perpres No. 86 Tahun 2018 juga tidak dapat disebut
sepenuhnya menguntungkan bagi masyarakat adat. Bentuk
kemitraan sering kali memperkecil–bahkan meniadakan sama
sekali–peluang bagi masyarakat adat untuk mengakses lahannya
181
secara langsung. Jika ada pihak yang mengaitkan pola kemitraan
yang diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 maupun praktik
KKPA yang jamak terjadi di lapangan dengan konsep koperasi
yang disebut Hatta, maka sesungguhnya hal itu merupakan
tindakan kejahatan pencemaran nama baik terhadap salah satu
tokoh pahlawan proklamasi tersebut.
Hatta menyatakan dasar perekonomian yang sesuai dengan
182
cita-cita Indonesia adalah koperasi. Namun, koperasi yang
dimaksud di sini sama sekali berbeda dengan koperasi yang
diamini dalam pola kemitraan Perpres No. 86 Tahun 2018
maupun praktik KKPA antara masyarakat tempatan dengan
perusahaan yang lazimnya dilakukan. Koperasi yang dimaksud
Hatta terkait pengelolaan sumber daya agraria ialah industri
183
rakyat yang dilakukan melalui koperasi. Di sini koperasi
memiliki kedudukan yang setara dalam mengakses sumber daya
lahan dengan perusahaan, jika koperasi bekerjasama dengan
perusahaan dalam mengelola lahan.

181 Lihat Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018
tentang Reforma Agraria.
182 Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi, Op. Cit.,
hlm. 266.
183 ibid.

Reforma Agraria atas Tanah Ulayat 125