Page 161 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Tidak ada hubungan superior-inferior antara koperasi
dengan perusahaan kapital ataupun antar sesama anggota
koperasi. Sumber daya koperasi tersebut dijalan secara langsung
oleh anggota-anggotanya. Dengan demikian, masyarakat tetap
184
menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pola
kemitraan atau KKPA, mengutip Dianto Bachriadi, tidak lebih
dari upaya untuk menjadikan masyarakat adat, bahkan petani
umumnya, sebagai buruh murah di atas tanah mereka sendiri.
Mereka memang dilibatkan dalam skema penguatan sektor
pertanian, tetapi bukan sebagai basis bagi pembentukan fondasi
pertumbuhan ekonomi. 185

Para petani atau masyarakat adat dalam Praktik KKPA tidak
pernah dilibatkan secara langsung ketika proses produksi ke
sumber dasar alat produksi, berupa tanah. Tidak pula dilibatkan
secara menyeluruh dalam penentuan harga serta bagi hasil. Di
satu sisi ada pihak yang dapat mengola lahan secara langsung,
sedang di sisi lain ada yang tidak dapat melakukannya. Ada yang
dapat menentukan harga serta bagi hasil produksi, sementara
ada pula yang tidak. Artinya, ada pihak yang berkuasa dan ada
yang dikuasai. Padahal, ke semuanya sama-sama berada dalam
siklus perekonomian yang sama tetapi terdapat relasi superior-
inferior. Dengan demikian, jelas bahwa koperasi yang terkandung
dalam pola kemitraan ẚla Perpres No. 86 Tahun 2018 tidaklah
sama dengan koperasi yang dikonsepkan Hatta.

Meski memiliki persoalan konseptual sejak tingkatan
peraturan, lalu mengapa program reforma agraria atas tanah
184 Ibid., hlm. 150-151.
185 Dianto Bachriadi, “Reforma Agraria untuk Indonesia: Kritik atas Reforma Agraria ẚ la SBY,”
Agrarian Resources Center: Seri Working Paper Kebijakan Agraria dan Pembangunan
Pasca Orde Baru, No. 7/WP-KAPPOB/I/2017, hlm. 13.

126 Reforma Agraria Tanah Ulayat