Page 162 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 162
ulayat tetap dilakukan? Saya melihat dilema–kalau tidak mau
menyebutnya ambivalen–dalam sikap pemerintah dalam
melaksanakan program reforma agraria atas konflik ulayat
yang terjadi antara Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek
melawan PTPN V. Di satu sisi, pemerintah ingin menjawab
persoalan konflik agraria yang sedang terjadi dan menuntaskan
janji kampanye politik tentang mendorong pelaksanaan land
reform. 186
Di sisi lain, pemerintah belum memiliki konsep yang
mengakomodir sifat kelokalan tanah ulayat Masyarakat Adat
dalam melaksanakan reforma agraria. Karena itu, pelaksanaan
kebijakan reforma agraria dapat dilihat berjalan di Senama Nenek
tapi stagnan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan
tanah ulayat. Karena itu, pelaksanaan kebijakan reforma agraria
dapat dilihat berjalan di Senama Nenek tapi stagnan dalam
menyelesaikan konflik yang melibatkan tanah ulayat sehingga
bukannya menyelesaikan tetapi justru mengalirkan konflik
semakin tajam ke arah internal masyarakat adat. Sementara itu,
kalau dicari aktor yang paling diuntungkan oleh program reforma
agraria dan segala bentuk dinamika yang terjadi sesudahnya,
maka ditemukan bahwa sesungguhnya perusahaan dan para
kroninyalah yang paling diuntungkan.
Masihkah Tanah Ulayat itu Ada?
Selain dinamika internal masyarakat adat yang terus menguat
ke arah konflik antar sesama Masyarakat Adat Senama Nenek, hal
lain yang dilematik ialah klaim masyarakat bahwa tanah ulayat-nya
186 Sulasi Rongiyati, “Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018,” Info Singkat,
Vol. 10, No. 19, 2018, hlm. 4.
Reforma Agraria atas Tanah Ulayat 127
